Miris, 4 Fraksi Paksakan Produk APBD 2021 Kota Manado Lahir Prematur

Manado, SwaraKawanua.ID-DPRD Kota Manado telah menetapkan APBD 2021 kota Manado, Selasa (01/12) kemarin subuh bertempat di ruang paripurna kantor DPRD kota Manado.

Sayangnya, produk APBD 2021 untuk kesejahteraan rakyat Manado lahir prematur di tangan lembaga dewan. Empat fraksi di DPRD kota Manado memaaksakan APBD 2021 kota Manado harus diparipurnakan, walaupun dari 54 Perangkat Daerah (PD) dan 11 kecamatan di lingkup Pemkot Manado ternyata hanya anggaran 5 PD dan 1 kecamatan yang dibahas oleh tim Banggar DPRD dan TAPD kota Manado di APBD 2021.

Sementara anggaran 49 PD dan 10 kecamatan ‘ditolak’ dibahas empat fraksi di DPRD kota Manado. Empat fraksi yang menolak bahas kelanjuatan APBD 2021 hingga tuntas dan memaksakan diparipurnakan kemarin subuh yakni Fraksi Nasdem, PAN, Golkar dan PDIP. Sementara fraksi yang ingin anggaran seluruh PD dan kecamatan dibahas detail karena menyangkut kepentingan rakyat Manado yakni fraksi Gerindra dan Demokrat.

Anggota Banggar DPRD kota Manado dari fraksi Gerindra Mona Kloer kecewa terhadap APBD 2021 yang dipaksakan paripurna oleh 4 fraksi padahal anggaran 49 PD dan 10 kecamatan belum dibahas. Menurut legislator cantik ini, fraksi Demokrat dan Gerindra mengusulkan agar APBD 2021 dibahas tuntas karena berkaitan dengan nafas rakyat kota Manado selama 1 tahun penuh.

Namun memiriskan sekali, karena
APBD 2021 harus ditetapkan tanpa ada undangan pemberitahuan kepada anggota DPRD kota Manado. “Gerindra dan Demokrat menolak APBD 2021 hanya dibuat asal-asalan saja, karena masih ada 10 kecamatan dan 49 instansi di Pemkot Manado yang anggarannya belum dibahas,” tukas Ketua Gerindra Kota Manado ini seraya menuturkan sempat terjadi ricuh di paripurna.

“Kami harapkan APBD 2021 dibahas tuntas dan pro rakyat supaya kesalahan-kesalahan anggaran yang terjadi di APBD 2020 seperti gaji THL, Pala dan lainnya tidak terulang lagi di APBD 2021 karena terkait kepentingan rakyat Manado. Tapi fraksi lain paksakan harus diparipurnakan kemarin subuh. Saya juga tidak habis pikir anggaran SKPD lainnya belum dibahas, tapi kenapa harus cepat-cepatnya dilakukan paripurna. Ada apa di balik ini?,” tanya Kloer. (DN5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *