Bawaslu Minsel: TNI-Polri, ASN, Hukum Tua dan Perangkat Desa Jangan Terlibat Politik Praktis

Amurang, SwaraKawanua.ID-Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tak lama lagi akan memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 6 September 2020.


Ketika memasuki masa kampanye, kegiatan dukung-mendukung oleh masyarakat bagi para bakal calon adalah hal yang biasa.

Megahmark

Namun bagi para ASN, TNI, Polri, hukumtua sampai perangkat desa diberikan batasan oleh undang-undang supaya netral dalam pilkada dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Hal ini pula yang ditegaskan Frany Sengkey Komisioner Bawaslu Minsel Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Masyarakat (HP3SHM).

Kepada wartawan Rabu (2/9/2020) dia mengatakan sesuai pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 dan ancaman pidana pada pasal 188. Diingatkan agar ASN, Hukumtua dan perangkat desa jangan terlibat dalam politik praktis.

“Ada sanksi pidana bagi aparat desa yang tidak netral dalam pesta demokrasi,” ujar dia.

Khusus bagi ASN, jika ada yang melanggar aturan, maka akan diproses bentuk pelanggaran yang ada dan kemudian dibawa ke Komisi ASN dan TP Pemilu.

Beberapa waktu lalu Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintem  mengatakan sejauh ini ada lima orang ASN yang dilapor karena tidak netral. Kelima orang itu kata dia sudah diproses dan nama-namanya ada di Komisi ASN.

“Kami harap supaya ASN tidak bertindak gegabah dan tahu rambu-rambu atau atyran dalam pilkada. ASN selalu dituntut untuk netral,” ujarnya. (DN5/ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *