Bukan Anggota Banggar DPRD, Revani Gagal Paham APBD Kota Manado

Manado, SwaraKawanua.ID-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Manado sangat menyayangkan sikap rekann sekerjanya yang mengkritisi lembaga Dewan terkait dana lanjut usia (Lansia). “Senior saya pak Revani Parasan Gagal Paham terkait APBD kota Manado, karena beliau tidak masuk badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Manado. Jadi beliau tidak memahami mekanisme aturan dan alur postur APBD,” ujar politisi PDIP Manado, Jeine Laluyan, yang paling viral di grup-grup Pilkada 2020 ini, lawang-lawang video Gisel yang viral beredar kemarin itu.

Laluyan menjelaskan, dana Tunjangan Harian Lepas (THL), rohaniawan, gaji kepala lingkungan, dana Lansia sudah di-APBDkan selama 1 tahun anggaran oleh DPRD kota Manado. “Hak-hak rakyat sudah ditata di APBD malah dikawal DPRD kota Manado. Karena itu, dari jauh-jauh hari meminta Pemkot Manado yang mengelola anggaran rakyat harus segera membayarkannya” jelas srikandi cantik di DPRD kota Manado ini.

Lanjut anggota DPRD kota Manado dari Dapil Neraka Wenang Wanea ini, APBD-P tidak dibahas DPRD kota Manado karena dana PEN 300 miliar yang rencana dipimjam ke PT SMI tidak ideal masuk di APBD-P dengan kurun waktu tahun anggaran 2020 sudah hampir berakhir. “Pemkot jangan putar balikan fakta dan seakan-akan DPRD yang bersalah dan dihakimi rakyat, Padahal banyak anggaran THL digeser oleh Pemkot Manado.yang sarusnya tidak boleh karena hak rakyat. Harusnya proyek-Proyek yang digeser bukan hak rakyat kota Manado, ” Jelasnya.

Bahkan proyek-proyek di masa Pandemi tetap berjalan dan ditenderkan,” terang personil Komisi I DPRD kota Manado blak-blakan. Ditegas Laluyan tidak ada alasan Pemkot Manado menunda-nunda atau menahan hak-hak rakyat kota Manado,.karena anggaran sudah disiapkan 1 tahun anggaran. DN5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Terima kasih kpd banggar yg mnyusun menetapkn mengawasi pos 2 anggaran yg di tetepkn brsama antara legislatif dgn exekutif pd thn anggaran 2019 hngga 2020 thn berjln , baik dari Rancangn RAPBD sampai k penetapan APBD semester brjln , artinya uang yg ada pada pemerintah kota manado hrs di salurkan dari pos masing2 jngan di tahan atau dipindahkan k pos lain untuk menutupi pos anggaran yg sudah terpakai itu tidak bisa nanti ada temuan dari BPK ataupun terjadi kongkalingkong k dalam oknum eksekutif dgn legislatif bisa terjadi . justru itu peran Legislatif sebagai pengawasan keuangan di pemkot manado hrs tegas bukan hanya asal bpk senang atau asbum asal bunyi buat apa rakyat memili saudara duduk di kursi empuk k mana tanggung jawab nya saudara , di ingatkan ketika ada temuan KPK akan menyeret k trali besi dan menyita uang rakyat ,,,,,.Sekali lagi uang yg belum tersalur dari pos angaran Lansia , Thl segera di bagikan karena uang rakyat yg suda pos kan . Saya pemerhati