Jakarta, Swarakwanua.id – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda mengahadiri acara Working Grup Discussion (WGD) mengenai daerah Kepulauan dan Percepatan Pembagunan, Kamis (3/11/22) di Hotel The Sultan Jakarta.
Dikesempatan tersebut juga Bupati Joune Ganda ikut memberikan pendapat sekiligus menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah kepulauan. Ia menyebutkan, Kabupaten Minut memiliki beberapa pulau yang masuk dalam kawasan DPSP Likupang sehingga insfratruktur perlu diperhatikan mengingat harus siap menerima wisatawan.
“Percepatan pembangunan Daerah Kepulauan ini menjadi gerbang perubahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta pulau terluar, terpencil, dan tertinggal (3T), agar memiliki harapan baru demi kehidupan yang lebih baik,” orang nomor satu di Tanah Tonsea ini.
Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, All Mazi bersama dengan pewakilan Provinsi Daerah Kepulauan dalam hal ini ingin menyatukan pandangan tentang sektor-sektor prioritas di Daerah Kepulauan serta terobosan yang dapat dilakukan dengan adanya aturan tata negara lebih kuat yaitu UU Daerah Kepulauan.
Setiap perwakilan provinsi kepulauan yang tergabung dalam BKS, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, menyampaikan berbagal kondisi dan problematika di daerah masing-masing, seperti.
– Urusan pengelolaan kelautan dan perikanan;
-Perhubungan/konektivitas;
-Energi dan sumber daya mineral;
-Pendidikan tinggi;
-Kesehatan;
-Perdagangan antar-pulau dalam skala besar; dan ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan apabila RUU Daerah Kepulauan disahkan menjadi UU Daerah Kepulauan. (***/Mesakh)
