Amurang, SwaraKawanua.ID-Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tak lama lagi akan memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 6 September 2020.
<\/p>\n\n\n\n
Ketika memasuki masa kampanye, kegiatan dukung-mendukung oleh masyarakat bagi para bakal calon adalah hal yang biasa.<\/p>\n\n\n\n
Namun bagi para ASN, TNI, Polri, hukumtua sampai perangkat desa diberikan batasan oleh undang-undang supaya netral dalam pilkada dan tidak terlibat dalam politik praktis.<\/p>\n\n\n\n
Hal ini pula yang ditegaskan Frany Sengkey Komisioner Bawaslu Minsel Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Masyarakat (HP3SHM).
<\/p>\n\n\n\n
Kepada wartawan Rabu (2\/9\/2020) dia mengatakan sesuai pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 dan ancaman pidana pada pasal 188. Diingatkan agar ASN, Hukumtua dan perangkat desa jangan terlibat dalam politik praktis.<\/p>\n\n\n\n
“Ada sanksi pidana bagi aparat desa yang tidak netral dalam pesta demokrasi,” ujar dia.<\/p>\n\n\n\n
Khusus bagi ASN, jika ada yang melanggar aturan, maka akan diproses bentuk pelanggaran yang ada dan kemudian dibawa ke Komisi ASN dan TP Pemilu.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa waktu lalu Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintem mengatakan sejauh ini ada lima orang ASN yang dilapor karena tidak netral. Kelima orang itu kata dia sudah diproses dan nama-namanya ada di Komisi ASN.<\/p>\n\n\n\n
“Kami harap supaya ASN tidak bertindak gegabah dan tahu rambu-rambu atau atyran dalam pilkada. ASN selalu dituntut untuk netral,” ujarnya. (DN5\/ADV)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"