Manado, SwaraKawanua.ID-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Manado sangat menyayangkan sikap rekann sekerjanya yang mengkritisi lembaga Dewan terkait dana lanjut usia (Lansia). “Senior saya pak Revani Parasan Gagal Paham terkait APBD kota Manado, karena beliau tidak masuk badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Manado. Jadi beliau tidak memahami mekanisme aturan dan alur postur APBD,” ujar politisi PDIP Manado, Jeine Laluyan, yang paling viral di grup-grup Pilkada 2020 ini, lawang-lawang video Gisel yang viral beredar kemarin itu.<\/p>\n\n\n\n
Laluyan menjelaskan, dana Tunjangan Harian Lepas (THL), rohaniawan, gaji kepala lingkungan, dana Lansia sudah di-APBDkan selama 1 tahun anggaran oleh DPRD kota Manado. “Hak-hak rakyat sudah ditata di APBD malah dikawal DPRD kota Manado. Karena itu, dari jauh-jauh hari meminta Pemkot Manado yang mengelola anggaran rakyat harus segera membayarkannya” jelas srikandi cantik di DPRD kota Manado ini.<\/p>\n\n\n\n
Lanjut anggota DPRD kota Manado dari Dapil Neraka Wenang Wanea ini, APBD-P tidak dibahas DPRD kota Manado karena dana PEN 300 miliar yang rencana dipimjam ke PT SMI tidak ideal masuk di APBD-P dengan kurun waktu tahun anggaran 2020 sudah hampir berakhir. “Pemkot jangan putar balikan fakta dan seakan-akan DPRD yang bersalah dan dihakimi rakyat, Padahal banyak anggaran THL digeser oleh Pemkot Manado.yang sarusnya tidak boleh karena hak rakyat. Harusnya proyek-Proyek yang digeser bukan hak rakyat kota Manado, ” Jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Bahkan proyek-proyek di masa Pandemi tetap berjalan dan ditenderkan,” terang personil Komisi I DPRD kota Manado blak-blakan. Ditegas Laluyan tidak ada alasan Pemkot Manado menunda-nunda atau menahan hak-hak rakyat kota Manado,.karena anggaran sudah disiapkan 1 tahun anggaran. DN5)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"