Caption: Demo calon guru beberapa waktu lalu<\/p>\n\n\n\n
JAKARTA, SwaraKawanua- Harapan\u00a0 guru honorer dan calon guru untuk direkrut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya pupus sudah.<\/p>\n\n\n\n
Pasalnya, Pemerintah memastikan, mulai tahun ini tenaga pengajar atau guru akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan PNS lagi. Artinya, tak ada lagi lowongan CPNS bagi pahlawan tanpa tanda jasa ini.<\/p>\n\n\n\n
Ini tentu menjadi kado pahit di awal tahun 2021. Keputusan tersebut melukai hati para guru honorer dan calon guru yang sedang berkuliah di kampus keguruan.<\/p>\n\n\n\n
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana membenarkan hal itu. Hal tersebut, kata Bima, merupakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta BKN.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi PPPK. Dan pada 2021 ini akan direkrut 1 juta formasi guru berstatus PPPK pada 2021 bukan PNS,\u201d ujar Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (29\/12\/2020), sebagaimana dilansir dari bisnis.com.<\/p>\n\n\n\n
Bima beralasan, selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.<\/p>\n\n\n\n
Meski ada upaya penyelesaiannya dari BKN, lanjut Bima, namun tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKarena biasanya setelah bertugas empat sampai lima tahun sebagai PNS, mereka (guru, red) ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Bima menuturkan bukan hanya Indonesia. kebijakan tersebut berlaku di negara-negara lain dengan jumlah pegawai PPPK di bawah naungan pemerintah mencapai 70 persen, sementara pegawai berstatus PNS hanya 30 persen.<\/p>\n\n\n\n
DITOLAK PGRI dan P2G<\/p>\n\n\n\n
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tegas menolak keputusan pemerintah ini karena dinilai bentuk diskriminasi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau kita berpendapat soal SDM (sumber daya manusia), kepada guru mengapa ada diskriminasi? Harusnya enggak ada diskriminasi,\u201d ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi sebagaimana dilansir dari Tempo. co.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Unifah, semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen, yakni CPNS dan PPPK karena keduanya berbeda.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPPPK memberikan kesempatan bagi guru honorer dengan usia di atas 35 tahun untuk memperoleh pengangkatan sebagai pegawai. Sedangkan posisi CPNS membuka kesempatan bagi lulusan jurusan pendidikan menjadi pegawai negeri,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Dikatakan Unifah keputusan pemerintah berpotensi membuat kualitas pengajar pada masa mendatang anjlok.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLulusan terbaik tidak tertarik karena tidak ada masa depan profesi. Di sisi lain, kita sudah mencanangkan bahwa guru sebagai profesi di UU (Undang-undang) Guru dan Dosen,\u201d papar Unifah berencana mengirimkan surat penolakan atas kebijakan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n\n\n\n
Penolakan juga datang dari Perhimpunan Untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan keputusan ini sangat melukai para guru.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKeputusan ini bisa diterima jika hanya berlaku untuk formasi tahun 2021. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi pernah memberlakukan moratorium terhadap penerimaan PNS, yang kemudian dibuka kembali 2018. Namun keputusan ini bermasalah jika diterapkan,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Satriwan mengingatkan, adabratusan ribu mahasiswa yang sedang berkuliah di kampus keguruan atau disebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang bercita-cita menjadi guru PNS dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga, dan meningkatkan harkat martabat keluarga.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni tentunya melukai para guru honorer dan calon guru. Apalagi banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah, bermimpi menjadi guru PNS. Pemerintah jangan pura-pura tidak tahu, fakta tentang tingginya animo anak-anak bangsa menjadi guru PNS,\u201d tukasnya.<\/p>\n\n\n\n
Satriwan mempertanyakan mengapa hanya profesi guru yang tidak dibuka rekrutmen PNS, sementara profesi lain seperti dosen, analis kebijakan, dan dokter masih dibuka lowongan PNS-nya.<\/p>\n\n\n\n
Baca Juga Gara-Gara Corona, Napi Mengamuk Pakai Sajam dan Batu Lalu Bakar Lapas<\/p>\n\n\n\n
\u201cTentu ini keputusan yang sangat tidak berkeadilan dan berpotensi menyalahi UU ASN. Ada dugaan pemerintah pusat ingin lepas tanggung jawab dari kewajiban untuk menyejahterakan guru,\u201d tandas Santrawan seraya menilai keputusan pemerintah ini bertolak-belakang dengan kondisi kekurangan guru PNS di sekolah negeri yang merujuk data Kemdikbud (2020), sampai 2024 Indonesia kekurangan guru PNS di sekolah negeri sampai 1,3 juta orang.<\/p>\n\n\n\n
146 JABATAN LAIN<\/p>\n\n\n\n
Ternyata bukan hanya guru yang statusnya berubah menjadi PPPK. Setidaknya ada 146 jabatan lain yang statusnya akan serupa.<\/p>\n\n\n\n
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIya, betul (total ada 147 jabatan termasuk guru yang kategorinya PPPK),\u201d kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama BKN, Paryono, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. (DN5\/KPC)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"