Manado,Swarakawanua.id-Sejumlah penyandang Disabilitas mendatang kantor Gubernur Sulut, Senin (25\/09\/2023) pagi. Penyandang Disabilitas ini datang untuk mengadu Pemkab Talaud dalam hal ini Dinsos Talaud yang diduga sudah mengkebiri bantuan bagi disabilitas yang ada di Kabupaten Talaud.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, penyandang disabilitas melalui Pemberian Manumbalang bersama isteri dan kedua anak laki melakukan orasi di pendopo kantor Gubernur Sulut menyuarakan dugaan penyalahgunaan bantuan disabilitas oleh Dinsos Talaud.<\/p>\n\n\n\n
Pemberian Manumbalang, dalam orasinya dia meminta Presiden Jokowi dan gubernur Sulut memperhatikan keberadaan mereka, karena dana bagi penyandang cacat telah disalahgunakan oleh pemkab Talaud melalui instansi teknis.<\/p>\n\n\n\n
Dia mengatakan, sudah tidak manusiawi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud melalui Dinas Sosial, kini dirasakan oleh mereka sebagai penyandang disabilitas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni merupakan perampokan terselubung hak penyandang cacat berkedok bantuan sosial. Perampokan terselubung berkedok bantuan sosial kepada penyandang cacat di Kabupaten kepulauan Talaud sudah menjadi bukti hilangnya respek terhadap nilai \u2013 nilai kemanusiaan karena bagi kami kalau bantuan terhadap penyandang cacat saja sudah di selewengkan,\u201d ucap Manumbalang.<\/p>\n\n\n\n
Manumbalang mengatakan, Pemerintah kabupaten Talaud semestinya berkewajiban melindungi dan menghormati hak \u2013 hak penyandang disabilitas, namun kenyataannya justru berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPemerintah kabupaten Talaud melalui Dinas Sosial sudah dua kali mencairkan uang atas nama bantuan terhadap penyandang cacat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Dijelaskan lagi, Dana ini dicairkan dengan nomenklatur Bantuan Sosial uang yang diserahkan kepada individu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti sosial yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Sosial kabupaten Kepulauan Talaud,\u201d kata Manumbalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPertama pada tanggal 2 April 2023 berdasarkan nomor Register SP2D 17.06\/04.0\/000020\/LS\/1.06.0.00.0.00.01.0000\/P.02\/4\/2023 dengan nomenklatur bantuan sosial uang sebesar Rp500.000.000 dan kedua pada tanggal 3 April 2023 dengan nomor Register SP2D 17.06\/04.0\/000022\/LS\/1.06.0.00.0.00.01.0000\/ P.03\/4\/2023 sebesar Rp315.000.000,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Usai dari Kantor Gubernur, Manumpalang dan keluarga didampingi kuasa hukum Nelson Entiman, SH menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana bansos untuk penyandang disabilitas.<\/p>\n\n\n\n
Nelson Entiman menyampaikan bahwa mereka akan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bansos khusus di Kabupaten Talaud pada tahun 2023.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPersoalan dugaan penyalahgunaan dana bansos pada kaum distabilitas ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan,\u201d kata Entiman.<\/p>\n\n\n\n
Dirinya berharap agar supaya penegak hukum dari Kejati dan Kapolda bisa mengusut tuntas kasus ini dan oknum \u2013 oknum pejabat yang ada di daerah Kabupaten Talaud bisa bertanggungjawab secara hukum.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau tanggapan dari Kejati sendiri mereka akan segera turun untuk mendalami dan melakukan klarifikasi terhadap dana ini kepada pos \u2013 pos mana yang turun. (Danz*).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"