<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Manado, SwaraKawanua.ID-Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Manado di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya ditolak Rabu (17\/2) hari ini. Majelis Hakim tak paham gugatan Paham sehingga permohonan Paslon walikota Manado JPAR-Ai ditolak MK.<\/p>\n\n\n\n
Penolakan MK terhadap pemohon Paslon Walikota Manado JPAR-Ai dengan Jargon Paham karena bukti-bukti yang diajukan dalam sidang MK tidak kuat serta lebih mengarah pada pelanggaran administrasi. Subtansi permohonan JPAR-Ai lewat kuasa hukumnya Percy Lontoh tidak mampu membuktikan data-data akurat terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif dalam sengketa hasil Pilkada Manado kepada majelis hakim MK.<\/p>\n\n\n\n
MK juga melihat selisih hasil suara Pilkada Manado mengacu UU Pilkada sangat jauh selisihnya. Dimana pasangan pemohon yakni JPAR-Ai hanya memperhatikan oleh 60.730 dan Paslon pemenang AA-RS dari partai PDIP sebanyak 80.303 atau selisih suara 21.573 atau 8,98 persen bedanya.<\/p>\n\n\n\n
Sehingga ajuan pemohon walaupun sesuai waktu berdasarkan aturan, namun tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat sesuai perundang-undangan yang ada. Apalagi selisih hasil suara mengacu UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pasal 158 ayat 2 tentang ketentuan dan syarat sengketa hasil suara ke MK.<\/p>\n\n\n\n
Dengan begitu, setelah mempertimbangkan kedudukan hukum yang ada, maka majelis hakim MK tidak bisa melanjutkan permohonan sengketa selisih hasil suara Pilkada Manado di MK. (dns)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"