<\/p>\n\n\n\n
Manado,Swarakawanua.ID-ASN Pemprov Sulut tercatat sebanyak 16 ribu di tahun 2025 ini. Kendati pada tahun anggaran 2026 mendatang, masih terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Sehingga akan berdampak kepada APBD Induk 2026.<\/p>\n\n\n\n
Namun begitu, menurut Sekprov Sulut, Thalis Gallang, Pemprov Sulut sudah melakukan perhitungan secara matang terhadap pembiayaan ASN, sehingga semuanya terakomodir di APBD Induk 2026.<\/p>\n\n\n\n
Lanjut Sekprov Sulut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) memprioritaskan kebutuhan ASN, karena baginya, mereka adalah ujung tombak pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n
\u201cBapak Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan ASN adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Beliau tidak menginginkan ada pegawai yang dirugikan hanya karena penyesuaian anggaran,\u201d ujar Tahlis.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Tahlis, hasil perhitungan fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemprov Sulut masih cukup kuat untuk membiayai belanja pegawai dan belanja rutin.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMelalui sistem ini, setiap ASN akan memperoleh poin berdasarkan hasil kerja dan capaian kinerjanya. Poin tersebut akan menjadi dasar dalam promosi jabatan serta peningkatan kesejahteraan,\u201d jelas Tahlis.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi ASN di Sulawesi Utara untuk terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Danz)}><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"