Sulut, Swara Kawanua – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti perencanaan pembangunan Museum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Senin, 20\/10\/25.<\/p>\n\n\n\n
Dinilai berjalan tanpa ada perencanaan, Koordinator Komisi IV Stella Runtuwene mempertanyakan proyek Dinas Kebudayaan tersebut dengan tujuan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan ini.<\/p>\n\n\n\n
Dinas Kebudayaan yang hadir dalam rapat tersebut kedapatan tidak menyertakan bidang perencanaan, sehingga tidak ada pihak yang dapat memaparkan secara rinci rencana pekerjaan Museum dengan anggaran belasan miliar rupiah itu.<\/p>\n\n\n\n
Situasi ini membuat Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, Stella Marlina Runtuwene angkat bicara terkait rencana pembangunan Museum Provinsi.<\/p>\n\n\n\n
\u200b\u201cKalau kita akan melaksanakan satu kegiatan, harus ada perencanaan yang jelas,\u201d sorot Stella dengan nada tegas. Ia bahkan menganalogikan kondisi ini dengan pepatah keras: \u201cIbarat punya senjata, tetapi tidak ada pelurunya.\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u200bStella Runtuwene juga mengingatkan Dinas Kebudayaan mengenai mandat dari Kementerian. Dengan adanya anggaran fisik lebih dari Rp7 miliar untuk revitalisasi, Komisi IV mendesak agar alokasi tersebut digunakan juga untuk pembangunan fasilitas pendukung sesuai anjuran pusat.<\/p>\n\n\n\n
\u200b\u201cSaya minta juga dengan anggaran fisik 7 miliar lebih itu, ada taman budaya di sana. Saya hanya menyampaikan lagi apa yang diungkapkan oleh kementerian,\u201d tegas Stella, menekankan bahwa penyelesaian Museum harus diikuti dengan standar yang dianjurkan untuk mendukung kegiatan kebudayaan.<\/p>\n\n\n\n
\u200bDPRD menekankan bahwa proyek sebesar ini memerlukan pertanggungjawaban dan perencanaan yang transparan agar dana masyarakat benar-benar efektif dan memberikan hasil maksimal bagi kekayaan budaya Sulut.(dns)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"