SULUT, Swarakawanua \u2013 Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen mahasiswa, Senin 25\/9\/25, di ruang rapat Komisi III.<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, didampingi anggota Amir Liputo, Pierre Makisanti, dan Nick Lomban. Hadir pula Paula Runtuwene, Hillary Tuwo, Feramitha Mokodompit, Muliadi Paputungan, serta Ruslan Gani.<\/p>\n\n\n\n
Dalam forum dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang mencakup isu nasional maupun lokal. Di antaranya, transformasi DPR dan partai politik, audit transparansi pendapatan legislatif, reformasi Polri, pengesahan sejumlah RUU krusial, hingga penolakan reklamasi Manado Utara dan perampasan lahan Kalasey II.<\/p>\n\n\n\n
Mereka juga mendesak keterlibatan publik dalam perancangan undang-undang dan peraturan daerah, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5\u201310,5 persen, serta pencabutan PP 35\/2021 tentang outsourcing dan kontrak kerja.<\/p>\n\n\n\n
Perwakilan mahasiswa, Arya Djafar, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara humanis.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada prinsipnya kami menyampaikan keresahan bersama. Kami berharap DPRD menindaklanjuti secara serius dan segera menggelar rapat paripurna dengan stakeholder terkait,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter memastikan aspirasi mahasiswa tidak akan diabaikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cYang menjadi kewenangan DPRD Sulut akan ditindaklanjuti. Sebagian tuntutan memang kewenangan pusat dan Pemprov Sulut,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
RDP tersebut berlangsung kondusif dengan komitmen kedua pihak untuk membuka ruang dialog lanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"