{"id":40405,"date":"2026-02-10T17:20:07","date_gmt":"2026-02-10T17:20:07","guid":{"rendered":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=40405"},"modified":"2026-02-10T17:26:46","modified_gmt":"2026-02-10T17:26:46","slug":"40405","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=40405","title":{"rendered":"Tuntutan Pemekaran BMR Terbentur Moratorium, Bukan Kewenangan Gubernur YSK Tapi Pemerintah Pusat, Calvin Castro: Demo Salah Alamat!"},"content":{"rendered":"\n

Caption- Calvin Castro. (*)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Manado, Swarakawanua.ID-Aksi demonstrasi yang menuntut percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR<\/a>) dinilai tidak tepat sasaran.
<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum menegaskan bahwa pemekaran BMR hingga kini belum dapat direalisasikan karena masih terbentur moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
<\/p>\n\n\n\n

Praktisi hukum Supriyadi Pangellu menegaskan bahwa secara regulasi, pembentukan daerah otonomi baru (DOB<\/a>) belum memungkinkan selama moratorium masih berlaku.
<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Oleh karena itu, ia menilai tuntutan massa aksi seharusnya diarahkan melalui mekanisme konstitusional.
<\/p>\n\n\n\n

\u201cPemekaran daerah bukan persoalan tekanan jalanan. Ini ranah kebijakan nasional yang harus diperjuangkan melalui DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat oleh para kepala daerah se-BMR,\u201d ujar Supriyadi.
<\/p>\n\n\n\n

Ia juga menambahkan bahwa selain hambatan regulasi, kesiapan fiskal dan ekonomi BMR masih menjadi pekerjaan rumah besar.
<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian keuangan belum sepenuhnya terbentuk.
<\/p>\n\n\n\n

\u201cJika dipaksakan tanpa kesiapan ekonomi, daerah baru justru berpotensi menambah beban APBN,\u201d tambahnya.
<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, aktivis Sulawesi Utara Calvin Castro<\/a> menilai aksi demonstrasi tersebut keliru sasaran karena diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gubernur Yulius Selvanus<\/a> Komaling (YSK), yang secara kewenangan tidak memiliki otoritas mencabut moratorium.
<\/p>\n\n\n\n

Castro juga mengungkapkan, pak Gubernur Yulius, dalam kampanye politik lalu, tak pernah menjanjikan ada pemekaran Provinsi BMR. 
<\/p>\n\n\n\n

\u201cDokumen pemekaran BMR sudah lama masuk dalam daftar usulan DOB di pemerintah pusat. Hambatannya jelas, yaitu moratorium. Jadi logikanya, perjuangan harus difokuskan ke pemerintah pusat, bukan ke Pemprov Sulut,\u201d tegas Castro.
<\/p>\n\n\n\n

Castro juga mengingatkan agar isu pemekaran tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat.<\/p>\n\n\n\n

Ia menilai perlu ada edukasi publik agar masyarakat memahami posisi hukum dan regulasi yang sebenarnya.
<\/p>\n\n\n\n

\u201cJangan sampai aspirasi murni masyarakat, ada ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Ia meminta aparat menelusuri siapa dalang dibalik demo ini, Apalagi dukungan masyarakat BMR sendiri belum sepenuhnya solid,\u201d kata Castro
<\/p>\n\n\n\n

Pandangan serupa disampaikan Jhon Pade, yang menilai bahwa aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Raya masih terbelah.
<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, pro dan kontra pemekaran masih kuat di akar rumput.
<\/p>\n\n\n\n

\u201cFaktanya tidak semua masyarakat BMR mendukung pemekaran. Ada yang melihat peluang, tapi ada juga yang khawatir soal dampak ekonomi dan pemerataan pembangunan,\u201d kata Jhon.
<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa pemekaran Provinsi BMR harus melalui proses yang matang serta memenuhi seluruh persyaratan administratif, hukum, dan ekonomi.
<\/p>\n\n\n\n

Gubernur YSK menyatakan bahwa saat ini BMR belum sepenuhnya siap dimekarkan.
<\/p>\n\n\n\n

Ia meminta panitia dan pihak terkait untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah sebelum kembali mendorong pembentukan provinsi baru. (Danz*)
<\/p>\n\n\n\n

,
<\/p>\n\n\n\n


\u00a0 .





\u201c








.



\u201c









,


\u00a0 .k
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Caption- Calvin Castro. (*) Manado, Swarakawanua.ID-Aksi demonstrasi yang menuntut percepatan pembentukan Provinsi <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40406,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-40405","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-manado"},"views":253,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40405"}],"collection":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40405"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40405\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40409,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40405\/revisions\/40409"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40405"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=40405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}