<\/p>\n\n\n\n
Manado,Swarakawamua.ID-Salah satu akun TikTok tengah menjadi perbincangan publik di Sulawesi Utara setelah mengangkat isu dugaan ekspansi tambang di wilayah Minahasa yang disebut-sebut berada di atas tanah adat<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, akan melakukan ekspansi pertambangan di wilayah Sulut.<\/p>\n\n\n\n Ia juga menyinggung bahwa tanah di Minahasa merupakan tanah adat (ulayat) yang seharusnya dilindungi.<\/p>\n\n\n\n Menanggapi hal tersebut, Ketua ARMAK Sulawesi Utara, Calvin Castro Denga n tegas angkat bicara.<\/p>\n\n\n\n Castro menilai tudingan yang disampaikan akun tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menyesatkan opini publik.<\/p>\n\n\n\n \u201cBicara soal tanah adat harus ada landasan hukum yang jelas. Jangan asal menyampaikan informasi tanpa dasar. Kami menduga ada pihak-pihak tertentu di balik akun tersebut yang sengaja menggiring opini negatif terhadap pemerintahan Gubernur YSK,\u201d tegas Castro.<\/p>\n\n\n\n Castro juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus justru tengah memperjuangkan legalitas pertambangan rakyat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya melalui pengajuan sebanyak 232 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke pemerintah pusat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas pertambangan secara tradisional.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, Castro menegaskan bahwa keberadaan tanah adat di Indonesia memang diakui oleh negara, namun harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n Ia menambahkan, izin-izin aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya, baik dalam bentuk kontrak karya maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).<\/p>\n\n\n\n \u201cDalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pertambangan mineral dan batu bara sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Seharusnya kita bersyukur Sulut mendapat 63 blok WPR, bukan malah memunculkan opini-opini gaduh dari oknum yang tidak jelas,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n Ia juga menekankan bahwa Sulawesi Utara menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin dari Kementerian ESDM. (Danz*).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"