{"id":41591,"date":"2026-04-13T10:33:03","date_gmt":"2026-04-13T10:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=41591"},"modified":"2026-06-08T10:38:21","modified_gmt":"2026-06-08T10:38:21","slug":"rapat-pansus-lkpj-louis-schramm-kritik-pedas-layanan-internet-hingga-realisasi-pokir-di-dprd-sulut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=41591","title":{"rendered":"Rapat Pansus LKPJ, Louis Schramm Kritik Pedas Layanan Internet Hingga Realisasi Pokir di DPRD Sulut"},"content":{"rendered":"\n

MANADO<\/strong> \u2013 Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 bersama perangkat daerah mitra kerja Komisi I dan II di Gedung Cengkih, Senin (13\/4\/2026).<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal.
\u200b
Sorotan utama tertuju pada buruknya infrastruktur digital di lingkup Pemerintah Provinsi.<\/p>\n\n\n\n

Schramm menyebut masalah internet bukan sekadar kendala teknis, melainkan penghambat pelayanan publik yang vital.
\u200b<\/strong>
\u200bLouis Schramm menegaskan bahwa kualitas internet di kantor pemerintahan, termasuk Gedung DPRD, sangat memprihatinkan.<\/p>\n\n\n\n

Ia bahkan menyoroti dampak buruknya di sektor kesehatan.
\u200b
\u201cDi saat rumah sakit daerah harus berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan di Jakarta untuk koordinasi operasi, itu tidak bisa dijalankan karena internet bermasalah. Internet ini barang tidak jelas, \u2018hantu\u2019 ini. Saat pemeriksaan dibuka, saat tidak ada pemeriksaan ditutup lagi,\u201d tegas Schramm.<\/p>\n\n\n\n

\u200bSebagai solusi, ia menyarankan agar pengelolaan internet dikembalikan ke masing-masing SKPD agar lebih transparan dan tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.
\u200b<\/strong>
\u200bSelain masalah digital, beberapa instansi lainnya tidak luput dari \u201csemprotan\u201d politisi Gerindra yang dikenal vocal.<\/p>\n\n\n\n

Schramm menyoroti proses seleksi Paskibraka yang diterpa isu nepotisme. Ia menegaskan agar prestasi di tingkat nasional tidak dijadikan tameng, mengingat kualitas baris-berbaris di tingkat daerah sempat viral karena dinilai kacau.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti soal fasilitas fisik kantor Satpol PP. Schramm menyebut gedung kantor tersebut lebih mirip lokasi \u201csyuting film horor\u201d karena banyaknya pohon beringin tua yang tidak terawat dan sempat menimpa pos jaga.<\/p>\n\n\n\n

Tak hanya itu terkait anggaran, ia menyentil Biro Hukum yang tidak bisa melakukan konsultasi ke Kemendagri karena alasan anggaran. Sementara untuk Biro Adpim, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menghilangkan fungsi protokoler Gubernur.<\/p>\n\n\n\n

\u201cJangan sampai Pak Gubernur berjalan sendiri tanpa pendampingan protokoler yang jelas,\u201d tambahnya.
\u200b
Kritik paling menohok diarahkan kepada Bappeda Sulut. Schramm mengaku kecewa karena aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sering kali hilang saat pelaksanaan, padahal sudah dibahas berulang kali.
\u200b
\u201cKami turun reses menjanjikan pembangunan kepada masyarakat, tapi saat pelaksanaan justru tidak ada. Kalau memang tidak bisa, sampaikan saja. Jangan sampai ini jadi beban bagi kami saat bertemu masyarakat,\u201d tukasnya kepada Kepala Bappeda, Elvira Katuuk.
\u200b
Di akhir penyampaiannya, Louis Schramm mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas kerja agar selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. .<\/p>\n\n\n\n

\u201cSaya berharap evaluasi ini menjadi cambuk bagi SKPD untuk memperbaiki kinerja demi kepentingan masyarakat Bumi Nyiur Melambai,\u201dpungkasnya.(***)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MANADO \u2013 Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":41592,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,17],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-41591","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-politik","8":"category-sulut"},"views":3,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41591"}],"collection":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=41591"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41593,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41591\/revisions\/41593"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/41592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=41591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=41591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=41591"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/swarakawanua.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=41591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}