![\"\"](\"https:\/\/sitesulut.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/1000569936-scaled.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nMembawa tema besar \u2018Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!\u2019, massa aksi menyoroti kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil serta mengecam tindakan represif di lingkungan kampus.
\u200b6 Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa Sulut
\u200bDalam aksi tersebut, para mahasiswa melayangkan enam poin tuntutan inti kepada para wakil rakyat, di antaranya:
\u2022 \u200bHapus Program MBG: Mendesak negara menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut transparansi hukum penyelenggaranya.
\u2022 \u200bAudit Koperasi Merah Putih: Mendesak penghentian aktivitas koperasi yang merugikan masyarakat dan berdiri di lahan sengketa.
\u2022 \u200bKesejahteraan Guru: Meminta kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer.
\u2022 \u200bTolak Represi: Mengecam skorsing terhadap aktivis kampus dan menuntut jaminan kebebasan berekspresi.
\u2022 \u200bStop Militerisasi Kampus: Menolak intervensi aparat dalam kehidupan akademik.
\u2022 \u200bSikat Kekerasan Seksual: Mendesak penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang transparan dan berpihak pada korban.
\u200bAspirasi mahasiswa ini diterima langsung oleh tiga legislator Sulut, yakni Raski Mokodompit, Piere Makisanti, dan Hillary Tuwo.<\/p>\n\n\n\n
Di hadapan massa, Raski menegaskan bahwa DPRD Sulut secara kelembagaan menerima seluruh poin tuntutan tersebut.
\u200b
Namun, Raski menjelaskan bahwa terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merespons tuntutan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD,\u201d ujar Raski di hadapan mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n
\u200bRaski memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Untuk poin-poin yang menjadi ranah daerah, DPRD Sulut akan segera menggerakkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).<\/p>\n\n\n\n
\u200b\u201dNantinya pimpinan DPRD akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas tuntutan mahasiswa,\u201d tambahnya.
\u200b<\/p>\n\n\n\n
\u201cDPRD Sulut berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun diteruskan ke tingkat pusat,\u201dpungkasnya.(***)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"