h<\/p>\n\n\n\n
Polemik pelaksanaan eksekusi lahan di Kota bukan sekadar soal pelaksanaan di lapangan, tetapi menyangkut asal-usul, keabsahan tanah tersebut. Bukan itu saja, dugaan pemalsuan dokumen hukum yang menjadi dasar dalam tindakan eksekusi tersebut.
Manado,Swarakawanua.ID\u2014 Polda Sulut diminta usut tuntas dugaan pemalsuan dokumen dalam persoalan eksekusi lahan di Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget oleh Pengadilan Manado beberapa lalu.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Ketua Badan Perkumpulan Advokat Indonesia (BPW) Sulut sekaligus Dirjen Direktorat LPKN Sulut, Eka Dicky Steven Mantik, S.PAK., LL.B., LL.M., secara tegas meminta aparat penegak hukum memeriksa kasus ini secara objektif, menyeluruh, dan transparan. Ia mengungkap serangkaian kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan dokumen dan pelanggaran prosedur hukum yang serius.
Permohonan Eksekusi Sudah Dicabut, Tapi Eksekusi Tetap Berjalan
Menurut Eka Dicky, awalnya Markus Soyang, S.H. \u2014 yang tercatat sebagai kuasa hukum pemohon eksekusi \u2014 secara tertulis telah mencabut permohonan eksekusi pada 4 April. Pencabutan itu pun telah disampaikan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Manado kepadanya selaku pihak termohon pada 30 April.
\u201cSetelah pemberitahuan pencabutan itu, saya tidak pernah lagi menerima pemberitahuan aanmaning, konstatering, maupun pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Karena itu, ketika kemudian eksekusi tetap dilaksanakan, saya mempertanyakan: dasar hukumnya apa?\u201d tegas Eka Dicky.
Muncul Dokumen \u201cAjaib\u201d Tertanggal 30 Mei 2024
Kejanggalan makin mencuat ketika tiba-tiba muncul sebuah dokumen permohonan eksekusi tertanggal 30 Mei 2024 \u2014 sebulan setelah pencabutan diberitahukan secara resmi. Yang membuatnya makin ganjil: Markus Soyang sendiri menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.
Eka Dicky menegaskan: \u201cKalau benar kuasa hukum menyatakan tidak pernah mengajukan dokumen itu, maka ini bukan sekadar masalah administrasi. Asal-usul dokumen ini harus diusut tuntas: siapa pembuatnya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang menggunakannya, dan apakah dokumen itu autentik atau direkayasa?\u201d
Ia menekankan tidak ingin melontarkan tuduhan tanpa bukti, namun menuntut agar penegak hukum membuktikan keaslian dokumen tersebut secara terbuka di hadapan hukum.
Lapor ke Polda Sulut: Pengrusakan, Pencurian, Hingga Identitas Palsu
Tak berhenti di sana, Eka Dicky telah melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana ke Polda Sulawesi Utara terkait pelaksanaan eksekusi yang dinilainya tidak sah. Laporan tersebut mencakup:
– Pengrusakan di lokasi eksekusi
\u200b
– Pencurian barang dan dokumen berharga
\u200b
– Dugaan penggunaan identitas tidak sah oleh pihak yang bertindak sebagai jurusita
\u200b
– Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh mantan Ketua PN Manado, Panitera, dan pihak terkait lainnya
\u201cKalau seseorang menjalankan kewenangan sebagai jurusita pengadilan, identitas, jabatan, surat tugas, dan atribut kedinasannya harus jelas. Tidak boleh ada ruang untuk pemalsuan identitas dalam proses hukum,\u201d tegasnya. Ia juga mempersoalkan keaslian tanda tangan pada sejumlah dokumen yang digunakan dalam proses tersebut.
Tuntut Rantai Dokumen Ditelusuri Secara Menyeluruh
Eka Dicky meminta aparat menelusuri seluruh rantai dokumen sejak awal: dari siapa yang mengajukan permohonan, kapan diajukan, bagaimana pencatatan administrasi di PN Manado, bagaimana proses pencabutan dicatat, hingga dokumen apa yang akhirnya dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi.
\u201cPertanyaan saya sederhana: kalau permohonan sudah dicabut, lalu dasar eksekusinya apa? Kalau muncul dokumen tertanggal 30 Mei \u2014 yang pembuatnya tidak jelas \u2014 maka itu harus diuji secara forensik dokumen. Jangan biarkan ini menjadi tanda tanya yang menggerus kepercayaan publik terhadap hukum kita,\u201d tandasnya dengan tegas.
Harap Polda Sulut Bertindak Profesional & Transparan
Eka Dicky menyatakan siap menyerahkan seluruh dokumen dan bukti yang dimiliki kepada penyidik Polda Sulut. Ia menegaskan tidak meminta perlakuan khusus \u2014 hanya menuntut keadilan dan proses hukum yang berjalan lurus.
\u201cSaya siap: kalau saya salah, buktikan saya salah. Tapi kalau ada dokumen yang direkayasa, kalau prosedur dilanggar, maka siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban hukum.\u201d
Kasus ini, menurutnya, bukan sekadar sengketa lahan antar-pihak \u2014 tetapi menyangkut integritas lembaga peradilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
\u201cJangan sampai masyarakat berpikir: dokumen bisa dibuat-buat, prosedur bisa diabaikan. Semua harus dibuka terang berdasarkan bukti, demi hukum yang bersih dan dipercaya rakyat,\u201d pungkas Eka Dicky. (Danz*).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"