{"id":43234,"date":"2026-09-01T07:42:59","date_gmt":"2026-09-01T07:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=43234"},"modified":"2026-10-07T07:52:19","modified_gmt":"2026-10-07T07:52:19","slug":"gandeng-kejati-sulut-polimdo-tuan-rumah-seminar-akuntabilitas-dana-bencana-kawasan-3t","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/swarakawanua.id\/?p=43234","title":{"rendered":"Gandeng Kejati Sulut, Polimdo Tuan Rumah Seminar Akuntabilitas Dana Bencana Kawasan 3T"},"content":{"rendered":"\n

MANADO, Swarakawanua.id<\/strong>\u00a0\u2013 Politeknik Negeri Manado (Polimdo) dipercayakan menjadi lokasi pelaksanaan Seminar Hukum nasional yang digelar secara kolaboratif bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) di Auditorium Prof. Ruddy Tenda Polimdo, Selasa (01\/09\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Seminar bertajuk \u201cAkuntabilitas Pengelolaan Dana Kedaruratan Bencana di Kawasan 3T: Menutup Celah Korupsi pada Program Kemanusiaan Kepulauan\u201d<\/em> ini diselenggarakan sebagai langkah konkret tindak lanjut kerja sama dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Agenda ini sekaligus menjadi komitmen nyata Polimdo dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang transparan dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n

Direktur Polimdo, Dra. Maryke Alelo, MBA, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejati Sulut atas kepercayaan menjadikan Polimdo sebagai pusat diskusi strategis nasional ini.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPoliteknik tidak memiliki Fakultas Hukum, sehingga kami sangat membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini penting untuk mengawal mekanisme pelaksanaan anggaran serta memastikan regulasi kampus terlaksana dengan baik,\u201d ungkap Maryke.<\/p>\n\n\n\n

Maryke menambahkan, selain pengawalan regulasi program dan magang mahasiswa, Kejati Sulut secara konkret turut mendampingi pembangunan infrastruktur fisik di kampus, seperti proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Sipil Polimdo.<\/p>\n\n\n\n

8 dari 8<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Refleksi Bencana 2014 dan Bahaya Penyimpangan Dana Kemanusiaan<\/h3>\n\n\n\n

Dalam keynote speech<\/em>-nya, Kepala Kejati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeillohy, S.H., M.H., menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana kedaruratan bencana alam, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mencontohkan dinamika penanganan bencana alam tahun 2014 di Sulawesi Utara.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKetika bencana alam 2014, negara harus cepat tetapi saat justru dipercepat celah penyimpangan terbuka lebar. Keselamatan rakyat sebagai\u00a0
\u00a0hukum<\/a>\u00a0tertinggi bukan izin mengesampingkan hukum, melainkan tanggung jawab yang lebih berat,\u201d tegas Jacob Pattipeillohy.<\/p>\n\n\n\n

Kajati menegaskan bahwa penyelewengan dana bencana di kawasan 3T merupakan kejahatan luar biasa karena merampas hak-hak dasar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan terisolir secara geografis.<\/p>\n\n\n\n

Formulasi Sanksi Pidana Kumulatif dan 4 Rekomendasi Strategis<\/h3>\n\n\n\n

Diskusi yang dipandu secara komprehensif ini menghadirkan tiga narasumber ahli, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, S.H., M.H.; Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si.; serta akademisi Hukum Pidana FH Unsrat Dr. Herlyanty Y.A. Bawole, S.H., M.H.<\/p>\n\n\n\n

Dari kacamata hukum pidana, Dr. Herlyanty Bawole mengusulkan penerapan sanksi pidana kumulatif yang bersifat imperatif (non-subsidair<\/em>) bagi pelaku korupsi dana bencana, meliputi:<\/p>\n\n\n\n