<\/p>\n\n\n\n
Minsel, Swarakawanua.ID- Pemerintahan Kabupaten Minsel di bawah pemerintahan Frangky D. Wongkar sama sekali tidak pro terhadap rakyat termasuk kalangan PNS dan P3K .<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pasalnya, diam-diam mengkebiri sebesar 3Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP)\u00a0 dari kalangan PNS dan P3K\u00a0 pada APBD Perubahan 2026 Kabupaten Minsel sebesar 36,38 persen <\/p>\n\n\n\n Hal ini terungkap melalui pernyataan resmi Anggota DPRD Kabupaten Minsel, Robby Sangkoy melalui akun FBnya.<\/p>\n\n\n\n Dimana Robby Sangkoy menulis di dinding FB bahwa Draf Pemotongan TPP PNS, CPNS Minsel benar Masuk dalam APBD Perubahan 2026.<\/p>\n\n\n\n “Maka saya sebagai Anggota DPRD yang Juga Anggota Banggar DPRD Minsel mengajak teman2 Fraksi Partai Golkar di DPRD untul bersama2 ke Pemprov Sulut melaporkan pelanggaran pihak TAPD\/ Eksekutif dalam Pemotongan TPP PNS, CPNS Secara sepihak tanpa ada Pembahasan\/Persetujuan Antara Banggat DPRD bersama TAPD,” tulis Robby Sangkoy di dinding FB.<\/p>\n\n\n\n Lanjut Sangkoy, ingatkan Ketua Tim TAPD Pemkab Minsel Glady Kawatu dan Sekretariat DPRD jangan coba-coba memanipulasi risalah rapat pembahasan RAPBD Perubahan antara Banggar dan TAPD Minsel.<\/p>\n\n\n\n “Karena Dlm Pembahasan tidak pernah dibahas soal pemotongan TTP pegawai Minsel,” tukasnya.<\/p>\n\n\n\n Lanjut dia, risalah rapat pembahasan APBD wajib dimasukkan dalam dokumen evaluasi RAPBD ke Pemprov Sulut.<\/p>\n\n\n\n Dikatakan Robby Sangkoy, bukan saja TTP pegawai dipotong, karena Minsel terancam tidak akan memiliki APBD Perubahan 2026. “Paripurna DPRD ttg Persetujuan APBD Perubahan 2026 Dilaksanakan Tanggal 30 September 2026. Harusnya sudah di sampaikan ke gubernur pada Hari Senin, 5 Oktober 2026,” kata Dia.<\/p>\n\n\n\n Katanya, hasil konsultasi di Biro Hukum pada Senin, 5 Oktober 2026 jika sampai senin Jam 24.00 Wita tidak di sampaikan ke Pemprov, maka statusnya catat prosudural.<\/p>\n\n\n\n “Informasi yang saya terima dari keuangan Pemprov Sulut bahwa sampai Siang Ini Selasa, 6 Oktober Dokumen Evaluasi RAPBD Perubahan 2026 dari kabupaten Minsel belum masuk. Jadi, secara aturan tidak bisa menggunakan APBD Perubahan dan harus kembali ke APBD Induk 2026,” tukas Anggota DPRD Minsel paling vokal dari partai Golkar ini.<\/p>\n\n\n\n Dia menegaskan, Tim TAPD Pemkab Minsel jangan coba-coba menjebak Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dengan memasukan APBD-P yang sudah tidak sesuai aturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n Dijelaskan, Robby Sangkoy mengingat fokumen yang disampaikan oleh Pemkab Minsel sudah Melewati Batas waktu yang ditentukan Permendagri, maka diharapkan Team Evaluasi Pemprov Sulut yg di Pimpin oleh Asisten 3 Pemprov Sulut F. Manumpil untuk mencermati dokumen APBD Perubahan 2026 kabuapten Minsel.<\/p>\n\n\n\n Sehingga Rekomendasi yg akan ditandatangani Gubernur Sulut YSK benar-benar sesuai dengan regulasi yg ada.<\/p>\n\n\n\n “Saya ingatkan tim TAPD Pemkab Minsel jangan coba-coba jebak pak Gubernur dengan produk APBD-P yang sudah tidak sesuai prosudural ,” terang Robby Sangkoy yang sudah sekian periode menjadi perwakilan Rakyat Minsel. (Danz*).
Itu Karena mengacu Permendagri No. 9\/2021 Psl 17 : 1 ” Ranperda APBD disampaikan ke
Gubernur paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal Persetujuan RAPBD tersebut.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"