![\"\"](\"https:\/\/swarakawanua.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/received_3776162592513191.jpeg\")
<\/figure>\n\n\n\nBerdasarkan aturan tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana,yang ada di kota Manado. Karena memasuki kurun waktu 5 tahun berjalan, Sualang menilai satgas itu seolah tidak menjadi perhatian lagi.<\/p>\n\n\n\n
“Sampai 5 tahun ini sepertinya kehilangan topik, jadi macam tidak menjadi perhatian lagi. Padahal, pungli ini menjadi salah satu penyakit yang dihadapi di masyarakat kita dan masih menjadi masalah yang kerap dirasakan masyarakat terlebih di kota Manado,” ujarnya<\/p>\n\n\n\n
Sekretaris Umum Lembaga Pemantau Penyakit KKN Pejabat (LP2KKNP) Andri Lawidu S.E menambahkan “Satgas Saber Pungli yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, Badan Intelijen Negara, dan TNI” diharapkan dapat memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien di kota Manado dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, dalam pemerintah kota Manado.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menambahkan bahwa Pungli masuk dalam tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 423 dan 425 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.<\/p>\n\n\n\n
“Kami LSM LP2KKNP sebagai lembaga kontrol sosial mendukung penuh program pemerintah kota Manado yang baru apalagi soal pemberantasan korupsi,” tegasnya. (Danz\/tim*).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"