Swarakawanua.id-Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah membuat perhatian sejumlah pihak. Salah satunya perhatian dari Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.<\/p>\n\n\n\n
Refly Harun menyebut, bahwa ada skenario soal dinamika partai politik menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 kedepan.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan Refly Harun itu didasari atas bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah Joko Widodo atau Jokowi.<\/p>\n\n\n\n
Menyadur dari sejumlah sumber, Refly membayangkan bahwa akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021.<\/p>\n\n\n\n
Refly melanjutkan bahwa salah satu caranya adalah tujuh partai politik itu bermufakat untuk mengusung tiga calon.<\/p>\n\n\n\n
Di mana, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun.<\/p>\n\n\n\n
Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut, katanya.<\/p>\n\n\n\n
Setelah terbentuk 3 pasang calon tersebut, menurut Refly, akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan yang terjadi.<\/p>\n\n\n\n
\u00e2\u20ac\u0153Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik,\u00e2\u20ac palar Refly.<\/p>\n\n\n\n
Dan ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi, sambungnya.<\/p>\n\n\n\n
Atas kemungkinan skenario jahat ini, Refly menghimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.<\/p>\n\n\n\n
“MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly. (Danz*).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"