Minut, Swarakawanua.id – Terkait penontaktifan Hukum Tua Kaima Kecamatan Kauditan Bernadus Togas lantaran telah melanggar protap. Saat ini tengah menjadi bahan perbincangan di Kabupaten Minahasa Utara.<\/p>\n\n\n\n
Menyikapi hal ini Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LSM Forpmitra Husen Tuahuns mengatakan penonaktifan sementara Hukum Tua Kaima lewat pendekatan UU Covid-19 cukup alasan.<\/p>\n\n\n\n
“Dia tidak diberhentikan tapi dinonaktifkan sementara. Ingat hukum tua merupakan jabatan politik karena dipilih oleh masayrakat sama seperti Bupati jadi kewenangan Bupati bisa menonaktifkan hukum tua,” ujar Tuahuns.<\/p>\n\n\n\n
Mantan anggota DPRD Minut ini juga menjelaskan untuk memberhentikan hukum tua Bupati juga memiliki kewenangan tapi jika oknum hukum tua terlibat dengan suatu kasus.<\/p>\n\n\n\n
“Apabila baru terlibat dengan kasus (belum ditetapkan sebagai tersangka) jika sudah tersangka dan putusan diatas lima tahun barulah Bupati dapat memberhentikan,” kata dia menjelaskan.<\/p>\n\n\n\n
Tuahuns kembali menekankan berdasarkan surat keputsan Bupati tidak ada yang salah.<\/p>\n\n\n\n
“Hanya pengertian dan pemahaman masyarakat saja akan hal ini. Jadi, keputusan Bupati itu sudah benar,” tambah Tuahuns.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
(Mesakh)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"