Sadis!! Bermodalkan SHM Bodong, Pemilik Tanah Jadi Terdakwa Penyerobotan Tanah

Manado, Swarakawanua.id – Kasus dugaan penyerobotan tanah yang menjerat dua orang terdakwa I UN dan terdakwa II MH terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado. Melalui Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa Noch Sambouw, SH, MH, CMC menghadirkan dua saksi ahli yakni ahli hukum perdata dan pidana dari Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Senin (5/2/24) lalu.

Dr. Friend Anis, SH, MSi sebagai ahli perdata memberikan pendapatnya. Menurutnya hak keperdataan seseorang terhadap suatu benda baik bergerak maupu tidak bergerak termasuk tanah hanya bisa hilang karena dilepaskan atau dialihkan. Dijelaskannya, sepanjang hak keperdataan terhadap suatu benda itu belum dilepaskan oleh pemiliknya maka hak tersebut tidak akan hilang dan tetap melekat kepada pemilik hak apalagi asal tanah tersebut tanah pasini atau bekas tanah adat.

“Dalam kasus yang sementara diperiksa ini yang dijadikan sebagai objek laporan adalah sebagian dari tanah yang pernah dilekatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) pada tahun 1973 atas konversi dari hak erpacht atas nama perusahan keluarga Terdakwa II yang masa berlakunya sampai dengan tahun 1980. Namun pada tahun 1975 Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membuat Akta Pelepasan Hak Dan Pembebasan Tanah Hak Guna Usaha dan objek tanah yang dibuatkan Akta Pelepasan Hak tersebut adalah tanah yang dilekatkan SHGU milik perusahan keluarga Terdakwa II. Akan tetapi dalam Akta Pelepasan Hak tersebut yang melepaskan tanah tersebut bukanlah ayah Terdakwa II padahal satu-satunya yang berhak atas perusahaan keluarga Terdakwa II adalah ayah Terdakwa II sehingga Akta Pelepasan Hak dan Pelepasan Hak yang dibuat atas tanah SHGU milik perusahaan ayah Terdakwa II sebagai dasar adanya SHM milik pelapor adalah cacat hukum. Selanjutnya baik ayah Terdakwa II maupun Terdakwa II sendiri tidak pernah mengalihkan hak mereka atas tanah tersebut kepada siapapun sehingga secara hukum hak keperdataan dari Terdakwa II terhadap tanah dan segala sesuatu yang ditanam sebagai bidang usaha diatas tanah tersebut masih tetap melekat. Terdakwa II memberikan ijin kepada Terdakwa I membersihkan tanah yang dijadikan objek laporan kemudian didirikan rumah tempat tinggal sementara dari Terdakwa I, kewenangan itu diberikan karena Terdakwa II merasa masih memiliki hak terhadap tanah tersebut,” jelas Anis.

“Memang pelapor memegang SHM tetapi SHM itu hanya merupakan bukti kepemilikan yang kuat bukan bukti kepemilikan yang mutlak atau absolut. SHM itu bisa dibatalkan apabila di kemudian hari ada orang/pihak yang bisa membuktikan tanah yang dilekatkan SHM itu adalah miliknya. Dalam kasus ini jika ada orang/pihak lain yang merasa keberatan atau merasa memiliki hak juga atas tanah tersebut maka orang/pihak tersebut haruslah membuktikan di Pengadilan lewat gugatan perdata agar lewat putusan di Pengadilanlah bisa diketahui siapa yang benar-benar berhak atas tanah tersebut. Oleh karenanya sengketa yang terjadi antara pelapor dan para Terdakwa adalah merupakan sengketa perkara perdata karena keduanya memiliki alas hak dan perkara ini bukanlah perkara pidana,” jelasnya menambahkan.

Sementara Ahli Hukum Pidana Dr . Rodrigo Fernandes Elyas, S.H., M.H mengatakan pasal 167 KUHPidana diletakkan pada buku II KUHP bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum bukan pada bab yang lain hak yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Harta Benda. Namun seiring perkembangan penerapan hukum secara luas maka pasal 167 KUHP diperluas untuk menjerat orang yang memaksa masuk ke rumah atau pekarangan tertutup yang sedang dipakai oleh orang lain. Dimana unsur-unsur dari pasal ini adalah : masuknya orang ke dalam rumah/pekarangan tertutup dilkukan dengan memaksa, rumah atau pekerangan tersebut sedang dipakai oleh orang lain, dan masuknya orang ke dalam rumah/pekarangan tertutup yang sedang dipakai orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum serta sudah dimintakan oleh yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Unsur-unsur tersebut berlaku komulatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada perbuatan pidana disitu.

“Dalam kasus ini, Terdakwa II ketika masuk ke tanah objek laporan tidak dilakukan dengan cara memaksa karena tanah tersebut tidak sedang dipakai oleh siapapun malah ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon sehingga setelah mendapat ijin dari Terdakwa I maka Terdakwa II membersihkan rumput semak belukar dan menebang pohon-pohon yang ada disitu barulah mendirikan rumah tepat tinggal sementara disitu bahkan orang yang memberikan ijin adalah orang yang berhak juga atas tanah itu sehingga unsur-unsur dalam pasal 167 KUHP tidak komulatif dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Apalagi ada hak keperdataan dari Terdakwa II atas tanah tersebut sehingga apapun yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Terdakwa II perihal membersihkan dan mendidirkan rumah serta tinggal diatas tanah tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana,” Jelas Elyas tegas.

“Pelapor haruslah membuktikan terlebih dahulu di pengadilan lewat gugatan perdata buktikan terlebih dahulu lewat putusan pengadilan perdata jika benar pelapor adalah benar-benar satu-satunya orang pemilik atas tanah objek laporan. Pertama Tama harus dibuktikan dalam perkara penyerobotan yaitu keabsahan hak, bagaimana kita bisa mengatakan orang menyerobot tanah sementara yang dikatakan menyerobot itu punya hak atas tanah itu, atau yang menjadi tersangka justru orang yang punya hak. Jika sudah dibuktikan dalam peradilan perdata pelaporlah satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut barulah ada peristiwa penyerobotan sebagaimana pasal 167 KUHPidana,” Lugas Elyas menambahkan.

Terpisah, Penasihat Hukum Noch Sambouw mengatakan bahwa sesuai dengan dokumen sah milik Terdakwa II hak keperdataan klien-nya atas tanah yang dijadikan objek laporan masih melekat karena hak atas tanah tersebut belum pernah dialihkan/dilepaskan oleh keluarga Terdakwa II baik ayahnya maupun Terdakwa II sendiri. Apalagi tanah tersebut asal-usulnya adalah tanah pasini (bekas tanah adat) yang dibeli oleh kakek Terdakwa II dari masyarakat lokal.

“Tanah tersebut sudah dibeli dari masyarakat lokal dan ditanami pohon kelapa selanjutnya dijadikan lahan usaha dan dilekatkan hak usaha/hak barat (erfpacht) atas nama perusahaan keluarga Terdakwa II sebelum Negara Indonesia terbentuk. Setelah Negara Indonesia terbentuk dan diterbitkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mewajibkan hak-hak atas tanah berstatus hak barat wajib didaftarkan kembali untuk dikonversi ke hak baru maka pada tahun 1973 hak barat atas tanah pasini milik perusahaan keluarga Terdakwa II didaftarkan dan dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang masa lakunya sampai dengan tahun 1980. Tiba-tiba pada tahun 1975 baru 2 Tahun SHGU berjalan tanah itu sudah dirampok oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan ‘modus pelepasan hak bodong’ karena pemilik Hak Atas Tanah yang tercantum dalam SHGU adalah perusahan milik ayah Terdakwa II tetapi pelepasan hak atas tanah dilakukan oleh orang lain atau orang yang tidak berhak,” sembur Sambouw.

Disisilain Sambouw menerangkan terkait SHM yang dimiliki pelapor/korban tercatat atas atas nama pelapor/korban, asal tanah tercatat dari Tanah Negara. Selanjutnya menurut keterangan saksi pelapor dalam persidangan bahwa tanah dalam SHM itu didaftarkan atas namanya oleh suaminya sebagai hadiah. Kemudian menurutnya tanah tersebut dibeli oleh suaminya dari koperasi perkebunan/pertanian dengan cara mencicil dipotong dari gaji suaminya setiap bulan selama kurang lebi 3 atau 4 tahun.

“Terkait keterangan pelapor/korban tersebut bertentangan dengan keterangan Ahli Pertanahan yang dihadirkan JPU dalam persidangan yang menjawab pertanyaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyebutkan Koperasi tidak berwenang atau tidak berhak untuk menjual tanah negara. Yang berhak mengelolah tanah negara adalah pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Dengan demikian SHM atas nama pelapor/korban menjadi tidak jelas keberadaannya,” terang Sambouw.

Menurut Noch, ada keterangan dan pendapat Saksi Ahli Pertanahan selaku pegawai dan Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kota Manado yang dihadirkan JPU pada agenda persidangan sebelumnya bahwa mana SHGU milik perusahaan ayah Terdakwa II benar terdaftar di Kantor Agraria (BPN) tetapi sudah dicek dalam dokumen warkah yang ada di kantor BPN SHGU tersebut tidak dilakukan perpanjangan lagi sehingga dianggap habis masa berlakunya.

“Bagaimana caranya mau diperpanjang SHGU tersebut karena baru berjalan 2 tahun sejak diterbitkan tahun 1973 pada tahun 1975 para gerombolan ‘mafia pertanahan’ sudah merampok tanah tersebut dengan skenario pembuatan Akta Pelepasan Hak Dan Pembebasan Tanah ‘BODONG’. Setelah Akta Pelepasan Hak Dan Pembebasan Tanah ‘BODONG’ dibuat maka dilanjutkan dengan acara bagi-bagi tanah oleh para oknum ‘mafia pertanahan’ didominasi oleh oknum-oknum pejabat di kantor pertanahan yang salah satunya adalah suami dari ‘pelapor/korban’ bernama Prayitno namun jatah bagi-bagi tanah dari Prayitno diterbitkan SHM atas nama pelapor/korban dan sekarang tanah dalam SHM itulah yang dijadikan objek laporan yang menjadikan Terdakwa II selaku ‘pemilik tanah sesungguhnya’ didakwa dengan pasal penyerobotan atas tanahnya. Jaman sekarang edannya sudah sangat parah, tanah Terdakwa II “dirampok” dan kemudian ‘perampok’ tersebut melaporkan Terdakwa II menyerobot atas tanah itu sehingga saat ini Terdakwa II sementara disidang dengan dakwaan penyerobotan tanah miliknya,” ungkap Noch sambil ketawa menepuk jidat.

Diketahui, tanah yang dijadikan objek laporan bertempat di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (***/Mesakh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *