Tinggi Angka Korupsi Kepala Daerah, Pilkada Langsung Belum Sesuai Cita-Cita Otda

CAPTION: DR Ferry Liando. (*).

Manado, Swarakawanua.id- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita otonomi daerah (otda) bisa dipenuhi. Karena idealnya pemimpin di suatu daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung.

Megahmark

Namun begitu menurut Dosen Tata Kelola Pemilu Unsrat Dr Ferry Daud Liando SIP MSi, dalam perkembangannya pilkada sebagai sarana pencapaian cita-cita otda belum terwujud.

“Tingginya angka korupsi oleh kepala daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita itu masih mengawang-awang,” jelas Liando pada seminar nasional yang digelar KAPSIPI bertema Format Pemerintahan Pasca Pilkada, 24-25/11 di Bandung.

Liando yang tampil sebagai pembicara bersama Mendagri Dr Tito Karnavian, Gubernur Jabar Dr Ridwan Kamil dan para peneliti mengatakan, kebijakan Otda berkaitan pilkada baru dinikmati oleh segelintir politisi ataupun oknum pengusaha. Bahkan proses kaderisasi politik yang buruk oleh partai politik menjadi surga bagi pemilik modal.

“Mereka berusaha memodali biaya pencalonan mulai dari beli tiket parpol (candidate buying) ataupun kampanye calon (vote buying) dengan kompensasi penguasaan SDA di suatu daerah jika terpilih,” beber Liando yang sering diundang sebagai pembicara pada seminar-seminar nasional ini. Ia mengatakan menjelang Pilkada sebagian kepala daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye.

“Sebagian terciduk KPK namun sebagian lolos karena permainan licin dan licik,” tukasnya. Kepala daerah yang terpilih dengan proses instan menurutnya berefek buruk pada kualitas pelayanan publik sebagaimana cita-cita otda. Karena sebagian pejabat yang diangkat diwajibkan harus dengan uang setoran. Semakin ‘basah’ jabatan, maka setoran makin tinggi.

“Bisa saja tidak dengan setoran tapi pejabat yang hendak dipromosi harus punya jasa saat kampanye pilkada,” ujar Liando.
Masalah terberat dari kebijakan Otda saat ini kata Liando adalah prilaku aktor baik parpol, politisi birokrasi, maupun masyarakatnya. (Mon/Danz).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *