Manado,Swarakawanua.ID— Susunan pengurus Komisi Daerah Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2026–2030 resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan No. N40.38.415/SK.Rev1-KD/KOMNAS/LP.K-P-K/10.26 tertanggal 01 Oktober 2026. Di bawah kepemimpinan Ketua Komda Ir. Hantje Ventje Maleke, MM., struktur kepengurusan telah lengkap beserta jajaran divisi pendukungnya.
Salah satu yang menonjol dalam susunan pengurus baru ini adalah penunjukan hamba Tuhan Ev. Andreas Lantu sebagai Ketua Divisi Investigasi LP.K-P-K Sulawesi Utara.
Terkait amanah barunya, Andreas Lantu menyampaikan pandangan yang mendalam mengenai peran dan fungsi lembaga ini di tengah masyarakat dan pemerintah daerah.
“Saya bergabung dalam lembaga ini bukan sekadar untuk menjadi tukang kritik atau mencari-cari kesalahan pemerintah. Sebab, mengkritik tanpa memahami persoalan adalah kecerobohan intelektual, sementara melakukan investigasi tanpa integritas adalah pengkhianatan terhadap keadilan,” ujar Andreas Lantu.
Ia menegaskan bahwa kehadiran LP.K-P-K harus dipahami sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawasan yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di Sulawesi Utara.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan independen,” tegasnya.
Lebih jauh, Andreas Lantu menjelaskan posisi strategis lembaga ini terhadap pemerintah daerah. “Bagi saya, LP.K-P-K harus hadir sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Sebab, tujuan pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai hukum, transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.”
Dengan terbentuknya kepengurusan Komda LP.K-P-K Sulut periode 2026–2030, masyarakat dan pemerintah daerah kini memiliki lembaga yang berperan menjaga agar kebijakan publik senantiasa berjalan pada jalur yang benar dan berkeadilan. Redaksi akan terus memantau langkah-langkah kerja lembaga ini ke depan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Sebagai seorang hamba Tuhan dan pemberita Injil, saya memahami bahwa memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan martabat manusia bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga panggilan moral.
Bagi saya, LP.K-P-K harus hadir sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Sebab, mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan setiap kebijakannya, dan mengawasi pemerintah bukan berarti memusuhinya.
Iman yang saya beritakan harus tercermin dalam integritas yang saya jalankan. Karena itu, jabatan ini bukanlah sarana mencari kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan memperjuangkan keadilan tanpa mengorbankan kebenaran.”
— Ev. Andreas Lantu
Ketua Divisi Investigasi KOMDA LP.K-P-K
Provinsi Sulawesi Utara | 2026–2030. (Danz*).
