oleh

Fakta Baru Terungkap, Objek Sengketa Merupakan Daerah Sepadan Mata Air

Manado, Swarakawanua.id – Dalam sidang lanjutan terkait pengrusakan ekosistem ‘Hutan Mata Air Kolongan’ semakin memperjelas tentang status lahan yang menjadi sengketa.

Pada pendengaran keterangan saksi Ronny Majuntu membeberkan bahwa objek sengketa merupakan daerah sepadan mata air. Kata dia, karena dilakukannya penggusuran untuk pelebaran jalan untuk paving blok sehingga membuat debit air berkurang.

“Sepengetahuan saya ketika membaca buku dan internet terkait Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencan tata ruang wilayah Kabupaten Minahasa tahun 2014-2034 bahwa Deri Desa Warembungan, Sea dan Kalasey hutan di lindungi karena merupakan wilayah sepadan mata air” bebernya.

“Dalam Peraturan Daerah Minahasa Nomor 1 tahun 2014 pasal 24 angka 6 telah disebutkan dengan jelas bahwa desa Sea adalah merupakan ‘Kawasan Lindung Geologi’ yang merupakan kawasan sepadan mata air dan merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah,” sambungnya.

Dilayangkan pertanyaan berkali-kali oleh Kuasa Hukum Penggugat Noch Sambouw dan Majelis Hakim. Mayuntu mengatakan dengan adanya permasalahan atas pengrusakan ekosistem ‘Hutan Mata Air Kolongan’ sehingga dia meminta peta tata letak lahan di BPN Minahasa

“Saya atas nama masyarakat Desa Sea yang merasa kwatir matinya matinya mata air kolongan Desa Sea sehingga untuk memperjelas saya meyambangi BPN meminta peta tata letak dan diberikan dimana disitu dijelaskan bahwa lahan itu kosong tidak ada pemiliknya,” jelas Majuntu.

Ketua majelis hakim menanyakan apa dampak dari dilakukannya penggusuran sebagian ‘Hutan Mata Air Kolongan’ sehingga masyarakat begitu keberatan dengan adanya penggusuran tersebut.

Menyikapi pertanyaan tersebut Majuntu dengan tegas dampak dari adanya penggusuran ini berkurangnya debit air dan masih banyak.

“Jadi, karena digusur debit air berkurang, bahkan sering terjadi banjir disumber mata air. Dahulu pipa penghubung kerumah masyarakat berasa dibawah air kini sudah kebalikannya. Mengapa demikian karena yang digusur itu adalah wilayah resapan air,” tegasnya.

Menariknya pada persidangan ini juga terungkap kembali apa yang telah disampaikan oleh saksi Raymond Pesik dimana semakin membenarkan bahwa Novelin Randang (Tergugat IV) ingin mengembalikan uang Rp 200 juta dan tanah seluas 540 meter kepada Riedel Monginsidi (Tergugat II).

“Yah memang benar. Karena menurut Tergugat IV ia tidak tahu menahu dengan tanah itu dan yang membuat surat over garapan adalah hukum tua Desa Sea dia hanya menerima transferan uang dan kemudian menandatangani surat over garapan yang dikirimkan kepadanya,” ungkapnya.

“Disini juga terungkap uang Rp 50 juta yang tertera didalam surat over garapan dari Prof Tingkinehe (Tergugat III) kepada Novelin Randang dengan luas tanah 3645 meter termasuk didalamnya objek sengketa II 540 meter akan tetapi tergugat III membantah dan mengaku bahwa tidak pernah menandatangani dan membuat surat over garapan bahkan tak pernah menerima uang Rp 50 juta dari pihak manapun apalagi objeknya Hutan Mata Air Kolongan Desa Sea,” tegasnya .

Oleh karena itu Prof Tingkinehe membuat laporan di Polda Sulut atas pemalsuan dokumen atas namanya.

“Saya yang mendampingi. Karena Prof Tingkinehe mertua saya. Namun, sangat disayangkan laporan sudah dicabut oleh anak kandungnya tanpa saya ketahui,” tukasnya.

(Mesakh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.