Caption: Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf. (*).
Jakarta, Swarakawanua id,-Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Maluku Utara Idrus Asagaf menguat di tengah kisruh ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Manuver Idrus dianggap otak kegaduhan yang belakang diprovokasi segelintir pihak untuk menendang Ridwan Hasan dari jabatan Kepala Disnakertrans Malut.
“Dia otak pemula yang membuat situasi ini gaduh. Pertama, dia memberikan petunjuk yang ngawur ke Gubernur mengenai kinerja kepala dinas. Kemudian, dia sepertinya mulai menyetir pimpinan untuk mengambil keputusan 14 hari terhitung surat Komisi ASN masuk, sehingga Kadisnakertrans sekarang ini terpental dari jabatan,” ungkap sumber resmi dari internal Sekdaprov Malut.
Idrus juga disebut-sebut sudah menyiapkan surat sakti agar tiba waktunya 14 hari Gubernur Malut tinggal menandatangani SK mutasi.
“Irama saat ini, surat sudah disiapkan, sambil ASN didorong unjuk rasa. Sehingga situasi gaduh lalu menjadi alasan Gubernur mengambil keputusan,” ujar sumber itu.
Manuver Idrus ini kemudian disambut sekelompok orang yang membuat skenario. Aksi unjuk rasa dan penyampaian petisi ASN Disnakertrans Malut beberapa hari lalu ternyata settingan sekelompok orang untuk mementahkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lagi. Kemudian tujuan lanjutan dari aksi tersebut yakni menempatkan salah satu pejabat sebagai Kepala Disnakertrans Malut. Sumber resmi internal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut dan Disnakertrans yang meminta namanya dirahasiakan membocorkan soal skenario yang sedang dimainkan tersebut.
Sumber menyebut demo dan tuntutan yang dilayangkan ASN itu digerakkan pihak tertentu. Mereka berencara membuat gaduh selama 14 hari kerja. Dengan begitu kondisi pemerintahan seolah-olah chaos sehingga ada alasan untuk menggantikan Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans Malut.
“ASN dipaksa untuk berunjuk rasa. Tuntutan yang dibacakan pun bukan datang dari ASN, tapi dari aktor penggerak. Biar kelihatan Pak Ridwan gagal dan ditolak ASN Disnakertrans untuk menjadi kepala dinas kembali sebagaimana surat rekomendasi Komisi Asparatur Sipil Negara atau KASN,” ujar sumber saat dihubungi Rabu (22/6/2022) pagi.
Lantas siapa aktor penggerak, penyusun petisi, menyiapkan dana demo, sekaligus provokator tersebut? Sumber menyebut ada pihak yang sudah kebelet ingin menjadi kepala dinas. Keinginannya itu mendapat dukungan dari orang kuat di BKD Malut.
“ASN itu tak elok untuk berunjuk rasa dan menuntut segala macam. Demo biasanya dari kalangan aktivis atau partai politik. Tapi ada pihak yang menggerakkan, bahkan memalsukan tanda tangan ASN untuk memuluskan aksinya,” katanya.
Selain dari sumber internal, informasi lainnya yang beredar ada pihak yang mendanai aksi unjuk rasa tersebut. Mereka bersatu untuk melengserkan Ridwan Hasan yang selama ini sudah bekerja dengan baik.
Skenarionya Ridwan bakal digeser menjadi staf ahli. Lalu pihak yang sudah disiapkan dan sangat ingin menduduki jabatan tersebut mengganti Ridwan.
“Informasi yang kami dengar, Pak Ridwan akan diganti setelah 14 hari menduduki jabatan Kadisnakertrans. BKD rupanya sangat suka berbalas pantun dengan KASN,” ungkap sumber.
Di sisi lain pengamat pemerintahan dari FISIP Universitas Sam Ratulangi, Dr Stevanus Sampe percaya Gubernur Malut tak mudah ditekan dan tak bisa terpengaruh dengan settingan yang mau dimainkan tersebut. Ia juga yakin orang nomor satu di Malut akan mengambil keputusan dan membuat kebijakan berdasarkan aturan.
Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) Independen Anti Nasional Nepotisme Korupsi (Inakor) Indonesia Timur, Rolly Wenas mengingatkan Pemprov Malut untuk tidak main-main dengan surat rekomendasi KASN.
“Jangan ada upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang sarat nepotisme. Kami akan kawal masalah ini, termasuk mendalami unjuk rasa yang dilakukan ASN di Disnakertrans Malut,” kata Rolly. (Danz*)
