KUA-PPAS Disampaikan Gubernur YSK, Proyeksi APBD Sulut 2026 Berkisar 3,3 Triliun

Manado, Swarakawanua.ID-Gubrnur Sulut Yulius Selvanus Komaling menyampaikan Kebijakan Umum Anggran  dan Prioriiritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut tahun anggaran 2026, Senin (27/11/2025) tadi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andy Sillangen didampingi dua wakil ketua masing-masing Mikha Paruntu.

Sebelum Gubernur Sulut YSK membacakan KUA-PPAS APBD Sulut 2026,  ada dua surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Sulut.

Ada pun diua surat masuk yakni dari Fraksi Nasdem dan Fraksi Partai Golkar Sulut.

Selanjutnya, Gubernur YSK membacakan KUA-PPAS APBD dihadapan 45 Anggota DPRD Sulut.

Gubernu YSk menuturkan, terjadi pemotongan dana transfer pusat ke daerah pada tahun 2026 ini cukup besar dibandingkan tahun 2025 ini

Dia menyebutkan, proyeksi total pendapatan APBD senilai 3,3 Triliun, Sedangkan pembiyaan senilai 2,9 Triliun belum ditambah biaya lainnya.

Gubernur Sulutl YSK mengatakan, terjadi pemotongan anggaran cukup besar dari pemerintah pusat bahkan diperkirakan 500 triilun lebih.

“‘Namun saya sangat optimis pembangunan dan akan berjalan baik di tahun 2026 ini, salah satu yang sudah dianggarkan dianggarkan adalah tambahan anggran revitalis Bukit Kasih Kanonang,” ucap Gubernur YSK.

Dia juga menuturkan sudah melakukan lintas koordinasi dengn instansi vertikal sehingga anggaran yang akan turun ke Sulut cukup besar.

“Pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah tidak akan mengganggu terlalu besar pembangunan nanti. Karena salah satu instansi vertikal saja akan menurunkan dana ke Sulut berkisar 1,2 triliun,” terang Gubernur YSK di hadapan forum rapat paripurna DPRD Sulut itu..

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Gubernur menegaskan pentingnya penyusunan KUA dan PPAS yang realistis, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulut.

“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta memastikan keberlanjutan pembangunan lintas sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tahun 2026 terjadi pengurangan transfer dana pusat, tapi kita optimis pembangunan tetap berjalan,” ujar Gubernur Yulius dalam sambutannya.

Ketua DPRD Sulut dan  jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, para Staf Khusus Gubernur, serta tamu undangan lainnya hadir dalam  undangan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *