Manado,Swarakawanua.— Realisasi pembayaran ganti rugi bagi warga di sepanjang bantaran sungai DAS Tondano khususnya wilayah Kota Manado, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat.
Anggota DPRD Kota Manado, Jendri Amrain, menegaskan pembayaran yang seharusnya direalisasikan sejak 2019 itu, hingga kini tak kunjung direalisasikan.
Wikayah kota Manado yang menjadi salah satu objek cukup besar ganti rugi kegiatan normalisasi sungai tersebut.
Dimana banyak warga yang lahannya masuk dalam rencana normalisasi sungai, namun hak ganti rugi belum juga diterima.
Padahal pihak berkompoten sudah janji akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga.
Sayangnya, janji-janji manis hingga kini masih penuh tanda tanya besar oleh warga.
Persoalan ini sebelumnya telah dibahas DPRD Kota Manado kemudian dilanjutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Berty Kapoyos.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Komisi III, Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pertanahan terkait.
Dalam RDP itu, pihak BWS berjanji segera merealisasikan pembayaran ganti rugi. Namun, hingga kini janji itu tinggal lah janji semata.
“Di mana komitmen Balai Wilayah Sungai untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat? Tidak cukupkah waktu lima tahun yang telah lewat, yang membuat masyarakat terkatung-katung?” tegas Jendri.
Ia bahkan meminta BWS dan BPN untuk mundur dari jabatan, jika tidak mampu menyelesaikan persoalan warga.
“Jika kepala BWS dan BPN tidak mampu menyelesaikan masalah warga, baiknya mundur saja. Dorang ini so Kapala batu,” ujarnya.
Situasi kian memanas karena kesabaran warga mulai habis. Jendri mengungkapkan, masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi ke kantor BWS dan BPN jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
“Untuk saat ini saya masih bisa meredam emosi warga. Kami berharap BWS dan BPN segera mengambil langkah untuk menyelesaikan tunggakan yang seharusnya diterima warga,” kata Amrain yang merupakan Anggota DPRD Kota Manado dari. Dapil Tikala Paal 2 ini yang ikut merasakan warga yang kena dampak hal itu.
Lebih lanjut, Jendri menjelaskan dilema yang dihadapi warga. Di satu sisi, lahan mereka tidak bisa lagi dibangun maupun dijual karena masuk dalam rencana normalisasi sungai. Di sisi lain, ganti rugi yang dijanjikan tak kunjung cair.
“Warga tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mau membangun atau menjual lahan, tidak bisa dilakukan karena adanya rencana normalisasi sungai,” jelasnya.
Jendri pun mengingatkan BWS dan BPN agar serius memperhatikan keluhan warga. Menurutnya, pembayaran ganti rugi normalisasi sungai adalah hak masyarakat yang tidak boleh ditunda lagi.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan anggaran yang seharusnya menjadi hak warga.
“Jangan sampai ada oknum tertentu yang berpotensi menyalahgunakan anggaran yang seharusnya menjadi hak warga. Jika sampai seperti itu, jangan salahkan jika Kepolisian dan Kejaksaan turun langsung melakukan pemeriksaan,” tutup Politisi Gerindra ini.(Danz*)
