SwaraKawanua.di- Setelah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pusat terkait pengiriman tenaga kerja migran, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, dr Elly Engelbert Lasut ME. (E2L), kembali melakukan terobosan penting dan strategis untuk kepentingan publik Talaud.
Kini giliran Bupati E2L mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal, transparan, dan dapat akuntabel, dengan kelanjutan kerja sama dengan pihak lainnya pula.
Kali ini, Bupati E2L meneekn penandatangan Memorandung of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Utara Dr. Setya Nugraha dan Direktur Utara PT Bank Sulut dan Gorontalo (SulutGo) Maudy Revino Pepah, yang berlangsung di Gangga Room Best Western The Lagoon Hotel Manado, Jumat (27/03/2021) .
Dalam kegiatan itu, Bupati E2L didampingi Sekretaris Daerah Dr. Yohanis BK Kamagi AP., MSi. Bupati E2L. Dalam sambutannya, Bupati E2L mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah Pemkab Kepulauan Talaud dalam upaya penataan dan pengawasan yang ketat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati E2L mengungkapkan sejumlah poin Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani diantaranya:
(1)Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabuoaten Kepulauan Talaud dengan BPKP Provinsi Sulut dan PT Bank Pembangunan Daerah SulutGo tentang pemanfaatan aplikasi Kas Daerah secara online sistem yang terintegrasi dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2) Perjanjian Kerja Sama PT Bank Pembangunan Daerah SulutGo dengan Pemerintah Daerah tentang Penempatan dan penyaluran Dana Desa (Dandes).
(3) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersama PT Bank Pembangunan Daerah SulutGo tentang Pemanfaatan Aplikasi Kas Daerah secara Online System yang terintegrasi dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah. (Oping Mona).
