APH Tak Tindaklanjuti Tuntutan, RAKO Sulut Cs Siapkan Gelombang Demo Part 2

.Manado,Swarakawanua.id-LSM RAKO Sulut bersama beberapa LSM yang lain, Kamis (25/04/2024) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Kejati, Kanwil BPN dan Polda Sulut. terkait dugaan sejumlah kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Selain sederetan kasus dugaan korupsi, gelombang unjuk rasa itu juga menyoroti sejumlah kasus tanah di Sulut.

Kasus tanah di Sulut tidak lepas dari mainan aksi mafia tanah yang merampas hak-hak tanah dari rakyat kecil.

Karena itu, jika APH dalam hal ini Polda dan Kejati Sulut tidak segera menindaklanjuti aspirasi rakyat lewat aksi demo damai itu.

Maka RAKO Sulut bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam aksi demo itu, akan mempersiapkan gelombang massa yang lebih besar dalam menggelar demo part 2.

“Teman teman akan melakukan aksi lanjutan apa bila tidak ada tindak lanjut terkait beberapa tuntutan kami tentunya dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih massif akan kami lakukan,” tegas Ketua RAKO Sulut, Hariyanto.

Adapun beberapa tuntutan kasus tanah dan dugaan kasus korupsi di Sulut antara lain.

Perampasan hak atas tanah dan praktek mafia dalam kasus.

1. Keluarga Sigar di Langoan.
2. Konspirasi dalam Sertifikat ganda atas objek tanah di Kelurahan Winangun 1 linkungan 1.
3. Warga Paniki bawah lingkungan 1 oleh Korporasi.
4. Tanah ibu janda Henny B Angkow di Kalawat Minut.
5. Penggusan tidak manusiawi dan perampasan Tanah oleh Pemkot Manado atas tanah masyarakat di Ring Road Kel. Bumi Nyiur Kec. Wanea Manado.
6. Upaya perampasan lahan dengan SHM palsu (tdk ada fisik dan Warka) tanah di kelurahan molas lingkungan IV
7. Pembebasan lahan utk proyek jalan Tol Manado – Bitung km 38+500 kelurahan kakenturan Bitung diduga salah bayar.
8. BPN Manado diduga melakukan perbuatan melawan hukum dgn tidak melaksanakan putusan M A,terkait pembatalan SHM atas objek Tanah di kelurahan singkil.

Sedangkan dugaan Kasus korupsi diantaranya.

1. Pembangunan pasar BERSEHATI MANADO (Kejati Sulut)
2. Belanja modal Disperindag Manado.(Kejati Sulut)
3. Proses tender 25 proyek APBD MANADO tahun 2022/2023 (Kejati Sulut)
4. Pembagunan ruang terbuka hijau lapangan KONI SARIO MANADO (Kejari Manado/ KPK RI)
5. dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah (Mentalitas Pancasila)
   (Berproses di Polda Sulut)
   6.dugaan korupsi proses tender 7 proyek APBD KOTA MANADO 2024
   (Polda Sulut)

*Kekerasan/ pelanggaran Ham termasuk penggusuran paksa oleh oknum satpol PP di teling tingkulu linkungan 5.(polres MANADO)

“Kami berharap APH dapat menindaklanjuti memberikan atensinya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap APH terjaga,” terang Hariyanto. (Danz).