Caption: Tokoh Pemuda dan Kaban Bapenda Sulut. (*).
Manado,Swarakawanua.ID-Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dari Bapenda Sulut membuat kegaduhan di kalangan masyarakat terlebih di media sosial.
Komentar ketidakpuasan netizen yang ada di media sosial ikut membentuk opini miring terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Yulius Selvanus (YSK).
Kenaikkan itu dianggap YSK tak Pro Rakyat.
Padahal kebijakan kenaikan pajak oleh pihak Bappenda Sulut mengacu edaran pemerintah pusat tanpa dikonsultasikan oleh Gubernur YSK sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Artinya, pihak Bapenda Sulut melakukan langkah sepihak tanpa berkonsultasi dengan Gubernur YSK.
Kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor oleh Baplpenda Sulut cukup mengejutkan ini ternyata berhasil mengadudombakan masyarakat dengan Gubernur YSK.
Gubernur YSK sudah memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada para pejabat peninggalan pemerintahan OD-SK tapi mereka bukannya membuat kebijakan yang menyenangkan hati masyarakat seperti yang dilakukan Gubernur YSK selama ini. Malah justru menjebak Gubernur YSK dengan kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor yang cukup mengundang polimik publik terhadap kepemimpinan Gubernur YSK.
Tokoh pemuda Sulut Jemrif Alfa Ombong kepada Media menyayangkan kebijakan Bappenda Sulut yang sama sekali merugikan masyarakat Sulut dan terlebih citra Pemprov Sulut di mata rakyat, yang sejauh ini kepercayaan masyarakat sudah berhasil dibangun oleh Gubernur YSK lewat berbagai program yang menyentuh masyarakat Sulut.
“Bappenda Sulut tidak punya kepekaaan tentang reaksi dari masyarakat Sulut. kinerja Kaban Bappenda Sulut June Silangen dan Kadis Kominfo Denny Mangala yang menjadi corong Pemprov Sulut harus dipertanyakan. Saya menilai mereka sepertinya bekerja tapi tidak sepenuh hati dalam membantu Gubernur YSK dalam melayani masyarakat Sulut. Seharusnya, sebelum masalah kenaikan pajak ini berpolemik di publik, maka dua instansi tersebut harus mengkaji betul dan memberikan edukasi serta informasi kepada publik agar masyarakat tidak terkejut,” ucap Penatua Pemuda/Remaja GMIM Petra Ranomuut dua periode ini.
Dia menuturkan, walaupun sekarang bukan lagi ajang politik tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Kaban Bapenda Sulut punya kedekatan kekeluargaan dengan Rezim sebelumnya.
Apakah ini ada unsur-unsur kesengajaan untuk menjebak Gubernur dan memanfaatkan Kebaikan Hati dari Gubernur YSK. Ibarat air susu yang diberikan pak YSK ke pejabat Pemprov Sulut dibalas dengan air tubah,” terang Dia.
Dengan kejadian ini, sepertinya Gubernur YSK sudah harus mengevaluasi para pejabat yang ada saat ini apalagi mereka yang sudah diujung pensiun pasti kinerja asal-asal yang tentunya akan merugikan masyarakat serta nama baik Gubernur YSK.
“Masih banyak pegawai-pegawai potensial belum dapat kesempatan yang lebih bisa kerja, daripada pejabat-pejabat sekarang yang kerja cari muka serta punya hubungan kedekatan keluarga dengan rezim sebelumnya,” katanya.
“Masyarakat melihat sejauh ini, pak Gubernur Sulut Mayjen Purn, Yulius Selvanus S.E. sudah bekerja dengan sangat baik, hanya saja tidak didukung pejabat yang bekerja benar dengan hati kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan Gubernur YSK apabila kebijakan-kebijakan yang sangat urgen bagi masyarakat Sulut termasuk kenaikan pajak daerah dalam hal ini kendaraan bermotor,” ucap Alfa sambil menuturkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda Sulut harus melihat tingkat pendapatan masyarakat sebelum menetapkan kenaikkan pajak kendaraan bermotor. (Danz*).
