Sangihe, Swarakawanua.id – Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Kabupaten Sangihe adalah salah satu daerah yang sudah mendeklarasikan. Hal itu terlihat ketika Penjabat Bupati dr Rinny Tamuntuan membuka kegiatan Rembuk Stunting serta aksi percepatan penurunannya.
dr Rinny dalam sambutannya mengatakan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia maju tahun 2045.
“Namun penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan dengan masih tingginya angka status stungting diindonesia,karena itu permasalahan nasional ini harus kita tangani bersama baik oleh pemerintah pusat provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota,” kata Tamuntuan.
Lanjutnya, mengevaluasi kasus stungting di Sangihe dimana tahun 2022 sesuai data per Febuari berada diangka 308 jumlah kasus stungting dengan prevalensi 5,92 persen sedangkan angka tersebut mengalami penurunan dibanding data per Agustus 2021 diangka 8,30 persen.
“Penurunan angka prevalensi ini menunjukkan kinerja yang baik dari semua pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stungting dikabupaten Sangihe,karena itu saya memberikan apresiasi atas sinergitas yang telah terjalin dari semua stakeholder,” ujarnya menjelaskan.
Ia menambahkan, kedepan menjadi tantangan bagi kita semua karena dalam upaya penurunan stungting. Kata dia, hal ini semakin mendorong semangat kita bersama dalam berbagai langkah yang kita ambil untuk percepatan penurunan stungting.
“Tentunya berbagai langkah-langkah kunci akan kita ambil mulai dari intervensi sebagaimana pencegahan stungting dan penanganan kasus,” tandasnya.
(Gops-07)
