Manado,Swarakawanua.ID-Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah tegas terkait sengkarut akses jalan di Minahasa Utara dan Bitung. Mereka merekomendasikan agar jalan baru yang menghubungkan Likupang Timur (Minut) dan Kecamatan Ranowulu (Kota Bitung) segera dibuka dan dioperasikan untuk umum.
Jalan baru tersebut merupakan jalur yang dibangun oleh perusahaan tambang PT MSM/TTM.
Pembangunan ini dilakukan menyusul rusaknya parah ruas jalan nasional yang lama.
Menariknya, baik jalur lama maupun jalur baru, sama-sama melintasi area konsesi milik perusahaan tambang tersebut.
Rekomendasi strategis ini lahir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Sulut.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Presdir MSM/TTN David Sompie, pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Asisten II Sekprov Sulut, serta perwakilan Pemkab Minut, Pemkot Bitung, dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai rencana tukar guling (ruilslag) antara jalan lama dan jalan baru.
”Hasilnya, tukar guling dapat dilaksanakan. Sambil menunggu proses itu selesai, masyarakat bisa menggunakan jalan baru yang dibangun MSM,” ujar Kapojos.
Pihaknya pun berharap BPJN dapat bergerak cepat mengupayakan agar jalan baru tersebut bisa segera dilintasi oleh masyarakat.
Desakan serupa datang dari Anggota Komisi III DPRD Sulut, Roy Roring (ROR). Politisi PDI Perjuangan asal Manado ini menegaskan, jalan baru harus segera dibuka meskipun saat ini masih ada penolakan dan aksi blokade dari sebagian warga Tinerungan, Kelurahan Pinasungkulan.
“Ini demi kepentingan publik. Sebab jalan ini akses yang menghubungkan dua kabupaten dan kota. Ini urat nadi ekonomi masyarakat dua daerah,” tegas ROR.
ROR pun memberikan usulan konkret. Ia meminta BPJN segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa jalan lama sudah rusak parah dan tidak layak pakai.
”Selanjutnya, lakukan pinjam pakai jalan baru ke MSM. Kalau pun nanti dalam implementasinya ada riak-riak (penolakan), itu sudah masuk urusan hukum dan wewenang aparat,” tambahkan mantan Bupati Minahasa tersebut.
Dukungan senada juga disuarakan oleh Pemprov Sulut. Asisten II Sekprov Sulut, Jemmy Ringkuangan menilai operasional jalan baru sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Kita mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Jalan ini memiliki nilai penting bagi ekonomi, bahkan investasi,” kata Jemmy.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Satker Wilayah I BPJN Sulut, Ringgo Radityo menyatakan siap menindaklanjuti keputusan DPRD.
BPJN berkomitmen mendampingi proses perbaikan jalan lama, sembari mengawal proses tukar guling aset dengan Kementerian PU.
Di sisi lain, pihak perusahaan memastikan tidak pernah menutup diri. Presdir MSM/TTN, David Sompie menjelaskan bahwa sejak awal perusahaan sudah mempersilakan pemerintah dan masyarakat menggunakan jalan baru tersebut. Namun, realisasinya terganjal konflik sosial di lapangan.
“Kendalanya ini ekses dari proses ganti untung properti sejumlah KK di Tinerungan yang menolak jalan baru dibuka,” ungkap David Sompie.
Menurut David, warga yang melakukan blokade khawatir jika proses tukar guling selesai, perusahaan tidak akan membayar ganti untung lahan mereka. David menepis kekhawatiran itu dan menegaskan komitmen perusahaan.
Kami berkomitmen, meskipun tukar guling dan jalan baru dibuka, proses ganti untung tetap jalan. Hanya saja, saat ini belum sepakat soal nilai ganti untung. Sebab, ada permintaan Rp2 juta bahkan sampai Rp5 juta per meter. Negosiasi masih terus berjalan,” bebernya.
David, yang saat rapat didampingi Group Head Sustainability & External Yustinus Hari Setiawan dan Stakeholder Relation Herry Rumondor, menambahkan rencana jangka panjang perusahaan. Begitu jalan baru dibuka, PT MSM/TTN akan langsung memperbaiki jalan lama agar sesuai dengan spesifikasi jalan nasional dari BPJN.
“Jadi nantinya akan ada dua jalan yang bisa digunakan. Estimasi kami, perbaikan jalan lama itu butuh waktu sekitar lima bulan. Itu target paling cepat,” pungkas. (Danz*).
