Manado, Swarakawanua ID-Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) daerah dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan 1 Tahun anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm didampingi anggota Cindy Wurangian, Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah dan Julyeta Paulina Runtuwene.
Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara Femmy Suluh dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Noldy Z. Salindeho bersama jajaran, Senin (11/5/2026).
Dalam pengantarnya, Louis menekankan bahwa RDP ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan insting pengawasan untuk memastikan setiap anggaran dalam APBD berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan serapan tenaga kerja.
“Kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan di awal tahun ini. Jika ada kendala di lapangan, kita cari solusinya bersama agar di triwulan berikutnya semua bisa terakselerasi dengan baik,” ujar Louis Schramm.
Schramm mengatakan, pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergitas antara legislatif dan eksekutif di Sulawesi Utara.
“Komisi IV berharap, melalui evaluasi berkala seperti ini, Dinas Pendidikan maupun Disnakertrans dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di Bumi Nyiur Melambai,”ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Louis Schramm menyoroti persoalan dunia pendidikan mengenai kekurangan tenaga pendidik di Bumi Nyiur Melambai yang dinilai masih cukup tinggi.
Kami mempertanyakan terkait kekurangan guru di Sulawesi Utara. Masih banyak guru honorer yang bahkan belum terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Bagaimana nasib mereka, padahal kebutuhan guru kita masih sangat banyak,” ujar Louis.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dengan mengusulkan para tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi menjamin kesejahteraan dan status mereka
Bagaimana dengan nasib para guru honorer yang tidak terdaftar dalam Dapodik ini? Sebaiknya mereka diusulkan untuk menjadi PNS ke depan. Mereka sudah mengabdi, sementara kita tahu daerah tidak bisa lagi menganggarkan honorer secara mandiri,”tegas Louis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh mengakui adanya kekosongan formasi tenaga pendidik. Berdasarkan analisis kebutuhan, Sulawesi Utara saat ini memerlukan sedikitnya 1.100 guru untuk mengisi formasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
”Persoalan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada Menteri Pendidikan dalam kunjungan kerja kementerian beberapa waktu lalu. Kami mencatat ada kebutuhan sekitar 1.100 guru,” kata Femmy.
Femmy menjelaskan bahwa mulai tahun ini, kebijakan rekrutmen guru akan mengalami perubahan signifikan.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memutuskan tidak lagi menggunakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk formasi guru, melainkan jalur CPNS. (Danz*).
