Manado,Swarakawanua.id-Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK) sangat peduli terhadap persoalan publik yang terjadi saat ini dengan tingginya kenaikkan harga bahan pokok di pasaran terlebih harga beras.
Buktinya, untuk meringankan beban masyarakat Sulut akan kenaikkan harga beras, Giubernur Sulut YSK menggelar operasi pasar untuk normalitas harga Sembako. Selain itu juga Gubernur YSK melalui Pemprov Sulut menyalurkan beras kepada masyarakat kurang mampu di daerah ini.
Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Perum Bulog Kantor Wilayah SulutGorontalo kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada warga kurang mampu.
Bantuan pangan itu diberikan secara gratis untuk periode Juni hingga Juli 2025.
Total bantuan mencapai 2.773 ton beras, yang akan dibagikan kepada 138.676 penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Juru Bicara Pemprov Sulut sekaligus Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Denny Mangala, mengatakan program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan serta jejaring perlindungan sosial, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Penyaluran beras ini adalah bentuk komitmen Pemprov Sulut untuk menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok rentan,” kata Mangala dalam keterangannya, Kamis, 18 Juli 2025.
Menurut Mangala, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., berharap bantuan ini dapat meringankan beban rumah tangga masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi.
*Distribusi Merata Hingga Kepulauan
Data Dinas Sosial menunjukkan Kabupaten Minahasa Selatan menerima alokasi terbesar dengan 17.626 PBP, disusul Kabupaten Bolaang Mongondow (15.784 PBP) dan Kabupaten Minahasa (15.131 PBP).
Kota Manado sendiri mencatat 14.759 PBP.
Tak hanya di daratan utama, wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro juga masuk dalam daftar prioritas distribusi.
“Bantuan ini menyentuh hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau logistik. Inklusivitas tetap menjadi roh kebijakan pangan kita,” ujar Mangala.
Selain menjamin keterjangkauan pangan, penyaluran ini juga diharapkan dapat membantu stabilisasi harga beras di pasar lokal.
Kenaikan harga pupuk, cuaca ekstrem, dan gangguan distribusi disebut menjadi faktor pemicu inflasi pangan yang masih membayangi.
*Penyaluran yang Akurat dan Transparan
Pemprov Sulut menekankan pentingnya validasi data penerima, distribusi tepat waktu, dan pengawasan terbuka.
Menurut Mangala, koordinasi lintas sektor dilakukan bersama Dinas Sosial, pemerintah kabupaten/kota, dan Bulog untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran.
“Bapak Gubernur mengajak masyarakat ikut mengawasi. Kritik dan masukan sangat kami butuhkan agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” ujar Mangala.
Program CPP ini sebelumnya juga telah disalurkan pada triwulan pertama 2025 dan kini berlanjut untuk Juni–Juli.
Pemerintah daerah menegaskan, kehadiran bantuan pangan ini bukan sekadar distribusi logistik, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat: pangan yang cukup, merata, dan layak. (Danz*)..
