Manado,Swarakawanua.ID-Gubernurn Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) memang paling terbaik.
Pasalnya, dalam rapat pembahasan LKPJ Gubenur Sulut tahun 2025 teruamgkap terjadi penghematan anggaran negara dalam perjalanan dinas Gubenur YSK sebesar 1,9 Miliar.
Ini membuktikan bahwa Gubenur YSK mampu menerapkan kebijakan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dimana dalam setahun perjalanan dinas Gubenur Sulut terjadi penghematan anggaran cukup besar karena Gubenur YSK tak pernah membawa pengawal dalam melakukan perjalanan ke luar daerah.
Fakta efisien anggaran disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat Paripurna DPRD Sulut pada tanggal 13 April tahun 2026 di ruang rapat paripurna.
Rapat LKPJ dipimpin Ketua Pansus Raski Mokodompit bersama Wakil Ketua Louis Scrhamm.
Raski Mokodompit mengatakan, penghematan anggaran yang mencapai angka Rp.1,9 miliar sejalan dengan arahan pemerintah pusat (Mendagri) yang memang menekankan efisiensi anggaran perjalanan dinas kepala daerah agar dana publik lebih fokus pada program prioritas.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang berhasil menghemat anggaran. Penghematan ini dilakukan dengan cara tidak membawa ajudan atau pendamping saat melakukan perjalanan dinas, termasuk setiap kali kunjungan ke Jakarta,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Lebih lanjut dijelaskan Raski, apa yang dilakukan Gubernur Sulut harus menjadi contoh kepala daerah lain.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut, Christian A.R. Iroth, menjelaskan penghematan berasal dari kebijakan gubernur yang membatasi penggunaan fasilitas pendamping dalam perjalanan dinas.
“Selama tahun 2025, Pak Gubernur tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, beliau pergi sendiri,” ujar Christian.
Ia mengatakan, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Yulius menjalankan efisiensi secara konsisten sebagai contoh bagi jajaran pemerintah daerah.
“Seingat saya belum pernah ada penggunaan anggaran perjalanan dinas Gubernur yang menyertakan pendamping,” katanya.
Menurut Christian, langkah tersebut berkontribusi langsung pada penghematan anggaran sekitar Rp1,9 miliar, khusus pada pos perjalanan dinas kepala daerah.
“Pak Gubernur selalu pergi sendiri tanpa ajudan atau Sespri. Bagian dari efisiensi itu sudah diterapkan dari pribadi Pak Gubernur sendiri,” ucapnya.
Ia juga mengaitkan pola tersebut dengan latar belakang Gubernur. “Mungkin karena basisnya militer, beliau terbiasa mengikuti komando, terutama instruksi terkait efisiensi anggaran,” tuturnya.
Untuk mendukung kegiatan kedinasan, pemerintah provinsi memanfaatkan peran Badan Penghubung di Jakarta tanpa menambah beban anggaran perjalanan.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan arahan penghematan fiskal dari pemerintah pusat, sekaligus diharapkan menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efisien. (AG’Q). (Advetorial/Danz).
