Manado, Swarakawanua.id- Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di daerah ini disikapi serius partai Gerindra Sulut.
Ketua Partai Gerindra Sulut, Ir Conny Lolyta Rumondor MS, kepada wartawan di Kantor DPD Gerindra Sulut, Ruko Business 7-9 Ringroad Manado, Kamis (26/08/2021) meminta kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey alias OD untuk mengakhiri PPKM karena pemberlakuan ini membuat masyarakat menjadi susah.
“PPKM bukan lagi solusi yang tepat mengatasi Covid-19. Karenanya kami minta pak gubernur yang terhormat untuk menghentikan PPKM di daerah ini,” tegas Rumondor.
Penerapan PPKM saat ini menurut dia malah menjadi momok bagi masyarakat. Banyak masyarakat menjadi lebih susah, karena pengusaha pun banyak yang menjerit. Imbasnya, banyak tenaga kerja yang di-PHK karena pergerakan ekonomi menjadi lemah.
“Akhirnya masyarakat sakit bukan karena covid tapi karena aturan ini. Sudah begitu bantuan juga tidak turun. Masyarakat tidak mendapatkan bantuan,” seloroh mantan Legislator Manado itu.
Conny Rumondor menegaskan, Pemprov Sulut seyogyanya menjadi pihak yang paling mengerti dengan apa yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat dalam situasi ini.
“Masyarakat perlu sentuhan. Perlu bantuan, bukan diusir-usir aparat saat makan. Jadi apa ya, menurut saya aturan ini tidak seimbang lagi dengan situasi. Masyarakat yang selalu menerima imbasnya,” koar srikandi yang dikenal vokal.
Rasa gundah akibat PPKM di Sulut juga mulai diimplementasikan masyarakat melalui demo. Sekelompok massa tanpa jaga jarak berdemoria menolak kebijakan PPKM di Kantor DPRD Sulut dan Kantor Gubernur Sulut, Kamis (26/08/2021).
“Torang ini pekerja seni sangat merasakan dampak PPKM ini. Torang kerja malam, tapi saat mau kerja sudah disuruh tutup. Pemerintah nda pernah bantu pa torang,” seloroh sejumlah pekerja tempat hiburan malam yang nimbrung dalam aksi demo.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memperpanjang masa PPKM hingga 31 Agustus karena melihat beberapa aspek dalam penanganan pandemi Covid-19 di Bumi Nyiur Melambai.
Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus penanggung jawab PPKM di Luar Pulau Jawa dan Bali Airlangga Hartarto juga memperpanjang PPKM di luar Jawa dan Bali, hingga 6 September 2021 dan akan dievaluasi setiap dua minggu sekali. (Danz).
